WALHI: Titik Bencana Terkonsentrasi di Sekitar Izin Tambang dan Kehutanan

WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatra Barat menemukan pola konsisten bahwa sebagian besar titik bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di provinsi itu berada di sekitar kawasan konsesi pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Temuan ini disampaikan Manager Kajian dan Hukum Lingkungan WALHI Sumbar Andre Bustamar yang menilai kerusakan hutan akibat aktivitas berizin menjadi faktor utama yang memperparah bencana kali ini.

“Overlay yang kami lakukan menunjukkan bahwa titik-titik deforestasi, dan kini titik-titik bencana, konsisten berada di sekitar izin pertambangan, perkebunan, dan konsesi kehutanan,” kata Andre dalam konferensi pers, Senin (1/12).

“Itu bukti bahwa bencana yang terjadi hari ini tidak berdiri sendiri, tetapi berkelindan dengan izin-izin yang diberikan pemerintah selama puluhan tahun," imbuh dia. 

Baca juga : Bantah Kayu Gelondongan akibat Tumbang Alami, WALHI: Ada Bukti Citra Satelit

Andre menyebut WALHI mengidentifikasi 34 titik bencana besar yang tersebar di 13 kabupaten dan kota. Wilayah yang paling terdampak di antaranya Kota Padang, Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Padang Pariaman. Selain menelan ratusan korban jiwa, bencana ini menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi dan sekitar 100 orang masih dinyatakan hilang.

Menurutnya, pola sebaran titik bencana tidak acak. Banyak dari lokasi tersebut berada di dalam atau di sekitar blok konsesi yang selama ini memperoleh izin eksploitasi sumber daya alam.

“Deforestasi terbesar justru terjadi di wilayah-wilayah yang secara resmi diizinkan untuk dieksploitasi. Ini bukan semata soal pembalakan liar,” katanya.

Baca juga : Hujan Lebat Berpotensi Terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar setelah Banjir Bandang Sumatra

WALHI Sumbar mencatat Sumatra Barat telah kehilangan sekitar 1.150.000 hektare hutan sejak 1980, sebagian besar akibat konsesi sawit, HPH, dan pertambangan. Aktivitas-aktivitas tersebut, menurut Andre, berlangsung intens terutama pada 1980–2000 ketika HGU perkebunan sawit dan konsesi HPH meluas di berbagai wilayah.

Kerusakan itu juga diperburuk dalam setahun terakhir. WALHI menemukan sekitar 720 ribu hektare hutan hilang hanya dalam 12 bulan terakhir. Pada tiga daerah aliran sungai (DAS) yang menjadi penyangga Kota Padang, DAS Kuranji, DAS Ayah Dingin, dan DAS Harau, hilang sekitar 34 ribu hektare hutan. 

“Hutan-hutan di hulu Padang berfungsi sebagai penahan laju air dari Bukit Barisan. Ketika tutupannya hilang, air langsung menghantam kota yang jaraknya hanya 20–40 kilometer dari puncak,” ujar Andre.

Ia juga menyoroti DAS Anai yang disebutnya sebagai DAS kritis dan telah berulang kali memicu banjir bandang. “DAS Anai sudah tiga kali mengalami kejadian serupa dalam beberapa tahun terakhir. Tahun lalu puluhan korban, tahun ini kembali terjadi. Pemerintah masih mengelak bahwa kondisi kritis DAS menjadi penyebab berulangnya bencana,” katanya.

Dampak lanjutan dari kerusakan hutan juga dirasakan di sektor lain. Nelayan di pesisir Padang tidak bisa melaut karena muara dipenuhi kayu-kayu besar yang terbawa arus banjir. Sekitar 300 kepala keluarga terhenti aktivitasnya.

Sementara itu, warga di daerah yang terisolasi mengalami kelangkaan bahan pokok, dengan harga kebutuhan harian melonjak hingga 200–300 persen.

Andre menegaskan bahwa bencana ekologis di Sumbar bukan kejadian tunggal. Dalam 15 tahun terakhir, WALHI mencatat setidaknya 24 bencana ekologis besar dengan total 723 korban jiwa dan 91 ribu pengungsi. 

“Catatan ini seharusnya menjadi peringatan keras. Pemerintah harus mengevaluasi tata kelola sumber daya alam yang selama ini serampangan. Kalau tidak ada perubahan, kejadian seperti ini hanya akan berulang,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa klaim pemerintah yang menyebut bencana murni disebabkan curah hujan tidak sejalan dengan data lapangan.

“Masyarakat sudah melihat sendiri kayu-kayu besar yang memenuhi pesisir. Itu bukan sesuatu yang muncul secara alami. Ada jejak eksploitasi yang jelas,” kata Andre.

WALHI meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh izin pertambangan, perkebunan, dan kehutanan di daerah aliran sungai kritis, serta menghentikan ekspansi yang berpotensi memperburuk degradasi hutan. 

“Selama izin-izin bermasalah tetap dibiarkan, bencana ekologis akan terus menumpuk di tempat yang sama,” ujar Andre. (Ata/I-1)