Membangun Kebersamaan dan Semangat Generasi Muda Dokter Indonesia

PENGURUS Besar Ikatan Dokter Indonesia melantik pengurus Junior Doctor Network Indonesia masa bakti 2025-2028 pada Jumat (14/11) di Sekretariat PB IDI, Jakarta. Junior Doctor Network Indonesia adalah wadah yang dibentuk oleh PB IDI untuk memfasilitasi kiprah dokter-dokter muda yang berusia di bawah 40 tahun. 

Ketua JDN IDI masa bakti 2025-2028 Dr. Farah P Kaurow, Sp.FM menyoroti tantangan dan isu dokter muda ke depan. Menurut Farah, pihaknya akan fokus apda pembuatan kebijakan berbasis bukti dan melakukan advokasi serta kolaborasi, baik nasional maupun internasional.

"Kami akan selalu meminta arahan, dukungan, motivasi, dorongan, serta menjadikan para senior sebagai role model kami. Bagaimana kita bisa berorganisasi dengan baik, memajukan JDN bersama di bawah PB IDI, bagaimana caranya kita bisa buat kontribusi banyak bagi rekan-rekan sejawat kita, untuk dokter se-Indonesia pada khususnya juga untuk masyarakat pada umumnya," kata Farah. 

Baca juga : Kekerasan di RSUD Sekayu, PB IDI Minta RS Lebih Lindungi Dokter dan Nakes

"Saya tidak akan menjamin perjalanan kita akan mudah tanpa hambatan, mungkin ada tantangan dan kegagalan.  Tapi sebagai generasi muda kita enggak boleh patah semangat, seperti filosofi dress code kita hari ini, warna putih dan jeans. Warna putih sendiri melambangkan kemurnian kesucian kebersihan dan kesederhanaan serta warna putih juga melambangkan awal yang baru, sedangkan jeans ini melambangkan jiwa muda semangat untuk kepengurusan baru," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen PB IDI Sekjen PB IDI dr. Telogo Wismo Agung Durmanto membahas tantangan yang dihadapi oleh organisasi profesi dokter di Indonesia ke depan. Seperti diketahui IDI mengajukan uji materi 11 pasal dalam UU Kesehatan. "Ada 11 pasal yang kita uji materi, fokus kita pada tiga hal penting yakni pengembalian organisasi profesi dokter tunggal, kolegium kedokteran dan sistem kredit profesi," ujarnya.

Ia juga pentingnya etika dalam praktik kedokteran dan perlunya dukungan untuk menghadapi pelanggaran etika yang meningkat. Ia juga mengingatkan pengurus baru untuk fokus pada satu program kerja yang dapat dilaksanakan dengan baik dan pentingnya koordinasi dalam mencari sponsor untuk kegiatan. 

Baca juga : SMPN 8 Tangsel Lockdown karena Cacar, PB IDI: Bukan Berarti Hentikan Pendidikan

"Pelantikan itu sesuatu yang khidmat dan sakral. Jadi Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pelantikan ini dengan berbagai macam keadaan dan koordinasi," ujarnya. 

Pada bincang dengan media, dr. Fahmi Ashari SpOT, wakil koordinator JDN mengatakan JDN akan melakukan Advokasi terkait kebijakan kebijakan yang berkeadilan untuk masyarakat.

"Jadi kami bergerak  lebih fleksibel, yang lebih cepat. Jadi jadi dokter tuh hanya tidak hanya sebagai seorang penyembuh. Dokter itu menurut WHO, salah satunya sebagai community leader. Makanya  banyak dokter yang terjun di pemerintahan, salah satunya menjadi kepala daerah. Walikota Jogja, dokter spesialis obgyn," kata dia.

Fahmi mengatakan, JDN akan melakukan survei serentak ke semua dokter yang berusia 20-40 tahun, terutama yang di luar Pulau Jawa. "Kita cari tahu, berapa take home pay yang mereka dapatkan. Jadi dengan demikian kita punya data. Bagaimana gambarannya? Akhirnya fakta yang di lapangan dinyatakan adalah gajinya itu bahkan take home pay mereka itu tidak sampai dari 5 juta. Kita akan melakukan advokasi ke Dirjen Nakes," kata dia. 

Pada kesempatan yang sama, dr Wahyudianto Aziz, Ketua IDI Halmahera Selatan menyoroti, masalah kesejahteraan menjadi faktor penting dalam pemerataan dokter di darah. "Di Halmahera Selatan, karena kepulauan, jadi akses tranportasi hanya ada laut, dan wilayahnya tidak selalu mudah dijangkau, dan fasilitas untuk layanan kesehatan juga tidak lengkap," kata dia.

"Di daerah, rata-rata pembayaran gaji atau insentif, tidak dibayarkan rutin setiap bulan, bisa dirapel dua atau tiga bulan sekali. Mereka harus protes atau seperti demo baru nanti akan dibayarkan," kata Wahyudianto Aziz.

Ia menambahkan, jika diadakan pemerataan untuk gaji atau insentif, dokter akan dengan sukarela bertugas di daerah, termasuk daerah terpencil. "Karena kesejahteraan tidak memadai, akhirnya putra daerah sendiri belum tentu mau menetap di daerah terpencil," tegasnya. (H-2)