Indonesia Pimpin ASEAN Percepat Aksi Net Zero dan Integrasi Pasar Karbon di COP30

Indonesia menegaskan posisinya dalam mendorong kolaborasi iklim kawasan melalui penyelenggaraan Ministerial Session on Accelerating Substantial Actions of Net Zero Achievement through Enhanced Cooperation in ASEAN di ASEAN Pavilion pada COP30. Sesi tingkat menteri yang digelar bersama Sekretariat ASEAN dan GIZ ini menghadirkan Jepang sebagai mitra dialog, dengan partisipasi Brunei Darussalam dan Kementerian Kehutanan Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, membuka dialog dengan menegaskan bahwa Indonesia membawa mandat kuat untuk mempercepat aksi iklim kawasan. Ia menyampaikan bahwa arah kebijakan nasional kini telah sepenuhnya memasukkan agenda iklim melalui Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR 2050) dan Second Nationally Determined Contribution (SNDC). 

Ia menyebut bahwa dokumen SNDC terbaru memuat target emisi absolut yang lebih ambisius—1,25 Gt CO₂e pada skenario LCCP-L dan 1,48 Gt CO₂e pada skenario tinggi tahun 2035—yang memperkuat transparansi dan kejelasan aksi mitigasi Indonesia.

Baca juga : Ini 4 Regulasi Baru Kunci Integritas Pasar Karbon Kehutanan Indonesia yang Dipaparkan di COP30 UNFCCC

Hanif menekankan pentingnya soliditas kawasan dalam menghadapi krisis iklim. “Dengan semangat ‘One Vision, One Identity, One Community’, ASEAN harus tampil sebagai kekuatan kolektif dalam membangun pasar karbon yang inklusif, transparan, dan berintegritas tinggi. Indonesia berkomitmen memastikan setiap ton emisi yang diperdagangkan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Komitmen Indonesia terhadap modernisasi tata kelola iklim juga diperkokoh melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang membuka pasar karbon Indonesia untuk transaksi global. Selain membangun arsitektur perdagangan melalui IDX Carbon, Indonesia memperluas kerja sama internasional lewat Mutual Recognition Agreements (MRA) dengan lima lembaga standar karbon global: Gold Standard, Global Carbon Council, Plan Vivo, Verra, dan Puro Earth.

Pada COP30, Indonesia turut memperkenalkan Carbon Connection for Climate Action, sebuah ruang kolaborasi untuk memfasilitasi konektivitas ekonomi iklim di kawasan dan pasar global. Inisiatif ini digadang-gadang menjadi langkah konkret mendorong pendanaan aksi iklim, termasuk pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam sesi dialog, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang, H.E. Doi Kentaro, menyatakan bahwa Jepang siap memperkuat kolaborasi yang telah berjalan melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM). Ia menegaskan kembali posisi negaranya dalam mendorong integrasi pasar karbon kawasan dan menyampaikan rencana peluncuran JCM Implementation Agency pada 2025.

Ketua Brunei Climate Change Secretariat, Ir. Ahmad Zaiemaddien, menilai ASEAN harus mengambil peran lebih besar dalam solusi krisis iklim global. Ia menyoroti pentingnya penguatan ekonomi sirkuler dan mobilisasi pendanaan untuk Means of Implementation guna memperkuat ketahanan kawasan. (H-1)