Food Tray Impor Mengandung Minyak Babi, NU Tolak Tegas

Wakil Sekretaris Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI), Nahdlatul Ulama (NU) DKI Jakarta, Wafa Riansyah, menegaskan bahwa pihaknya menemukan food tray impor asal Tiongkok yang digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengandung minyak babi.

"Kami sangat mendukung program Presiden Prabowo MBG, Makan Bergizi Gratis tapi kami menolak food tray impor yang menggunakan pelumasnya menggunakan minyak babi. Jadi kami sangat menolak, makanya hari ini kami melaporkan ke Kementerian Perdagangan bahwa hasil temuan kami di Tiongkok itu benar, positif menggunakan minyak babi," kata Wafa, Kamis (18/9).

Oleh karena itu, Wafa meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk menyetop impor food tray untuk MBG apabila melewati proses pelumasan yang menggunakan minyak babi.

Baca juga : Dari Negeri Sendiri, Food Tray Lokal Halal Cipta Perdana Lancar Jawab Kebutuhan Dapur MBG

"Jadi kami dari RMI NU DKI menyatakan bahwa hari ini kami siap bertanggung jawab atas pernyataan yang kami sampaikan di dunia dan akhirat," tuturnya.

RMI NU DKI juga mendorong agar Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib diterapkan kepada food tray yang beredar untuk program MBG.

"Kalau sudah SNI wajib ini tentu barang-barang yang tidak sesuai standar, food tray yang tidak food grade dan tidak halal juga akan menjadi satu perhatian penuh untuk kemudian kalau ada temuan akan ditarik dari pasar dari peredaran, dan akan ditindak," kata Ketua RMI NU DKI Jakarta, Rakhmad Zailani Kiki.

Merespon itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan, Ni Made Kusuma Dewi menyampaikan bahwa meski saat ini food tray belum memiliki SNI wajib meskipun sudah memiliki SNI yang ditetapkan pada Nomor SNI 9369:2025 tentang Wadah Bersekat (Food Tray) dari Baja Tahan Karat untuk Makanan. Penetapan ini dilakukan melalui Keputusan Kepala BSN Nomor 182/KEP/BSN/6/2025.

"Tadi kita sepakat baik kita dari Kemendag mendorong itu (food tray) diwajibkan SNI wajib, karena dengan SNI wajiblah baru bisa Kementerian Perdagangan turun mengawasi lewat Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. Tapi kan sekarang SNI-nya masih voluntary," pungkasnya. (E-3)