Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
JARINGAN Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai alokasi anggaran untuk program Sekolah Rakyat yang mencapai Rp7 triliun sangat rawan akan korupsi, apalagi jika melihat integritas sektor pendidikan yang kerap bermasalah.
“Angka fantastis ini jelas rawan disalahgunakan. Tanpa pengawasan yang ketat dan transparan, ada banyak celah penyalahgunaan, mulai dari penggelembungan harga laptop atau seragam hingga proyek fiktif," kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, saat dihubungi, Minggu (10/8).
Menurutnya, dana sebesar itu harusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang saat ini belum begitu optimal.
"Dana sebesar ini seharusnya digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan malah menjadi ladang korupsi yang merugikan," ujarnya.
Selain itu, Ubaid juga menyoroti fenomena banyaknya guru dan murid yang mundur dari Sekolah Rakyat. Padahal, mereka adalah pihak yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama program ini.
"Kalau anggarannya begitu besar, tapi guru dan murid justru meninggalkan sekolah, patut dicurigai ada masalah mendasar. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang menikmati anggaran ini?," ujarnya.
"Jangan sampai program ini hanya proyek sesaat yang lebih mementingkan pencitraan daripada membangun sistem pendidikan yang solid dan efektif," sambungnya.
Ubaid mengatakan, model Sekolah Rakyat saat ini perlu diubah secara fundamental. Menurutnya, pola pengelompokan anak miskin dengan anak miskin bersifat dikotomis dan diskriminatif, sehingga berpotensi menciptakan stigmatisasi dan memperburuk kesenjangan sosial.
Oleh karenanya, ia meminta agar Sekolah Rakyat ini bisa inklusif, di mana anak dari berbagai latar belakang belajar bersama tanpa adanya pembedaan kelompok-kelompok tertentu.
"Integrasi Sekolah Rakyat ke dalam sistem pendidikan yang sudah ada akan membuat anggaran besar tersebut benar-benar bermanfaat untuk pemerataan akses pendidikan yang sesungguhnya," tuturnya. (Fik/I-1)
SEORANG siswa di NTT bunuh diri diduga karena tak mampu membeli buku dan pena. JPPI menilai ini kegagalan perlindungan hak pendidikan
JARINGAN Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengecam keras atas viralnya insiden kekerasan di sekolah yang dialami siswa di SMKN 3 Tanjung Jabung Timur, yang melibatkan oknum guru.
Hari guru nasional 2025 dibayangi dengan hasil tes kemampuan akademik yang menunjukkan nilai matematika jeblok secara nasional
JPPI menyebut meninggalnya seorang siswa SMPN 19 Tangsel yang diduga korban perundungan atau bullying menandakan sekolah berada dalam kondisi darurat kekerasan
Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) besok bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momen krusial untuk membentuk fondasi awal bagi peserta didik baru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved