BNPB: Personel Satgas Darat untuk Pemadaman Karhutla Masih Kurang

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, menghadiri rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Gedung Serindit, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Rabu (23/7). Hari ini merupakan hari ketiga Kepala BNPB berada di Provinsi Riau.

Hingga Selasa (22/7), menurutnya, sudah dilaksanakan 854 kali bombing. Ini berarti 845 titik api telah disiram, khususnya titik api yang tidak dapat dijangkau oleh Satgas darat.

Baca juga : Sekolah di Rokan Hulu Diliburkan Akibat Kabut Asap Karhutla

Terkait jumlah personel satgas darat yang masih dianggap kurang, Kepala BNPB menyatakan dapat diusulkan penambahan, khususnya untuk wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu yang saat ini masih terbakar.

Baca juga : Titik Panas Karhutla Riau Menurun, Menteri Kehutanan Lakukan Pemantauan Udara

“Untuk wilayah Rokan Hilir dan Rokan Hulu, kalo memang 100 orang dari Polres dan Kodim masih kurang, bisa kami tambah lagi, supaya lebih kuat,” imbuhnya, dalam keterangan resmi, Jumat, (25/7).

Masyarakat yang Membakar

Kepala BNPB memperingatkan agar masyarakat Riau berkaca dari peristiwa karhutla yang sempat menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh. Namun kini justru peristiwa karhutla kembali terjadi karena ulah masyarakat.

“Tahun 2015 dan 2019 masyarakat Riau lumpuh terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada saat itu. Siklusnya memang 2015 dan 2019, empat tahunan. Pada 2023 Riau dapat melewatinya. Seharusnya 2025 itu kecil, makanya kalau sekarang ini karhutla lebih besar dari 2023, artinya anomali, bukan karena cuaca, namun karena masyarakat yang membakar,” ungkap Suharyanto.

"Kami imbau kepada masyarakat Riau, jangan sampai di tahun 2025 ini justru kebakarannya lebih besar dari 2023 artinya kesadaran masyarakat untuk menjaga lahan ini menurun,” tuturnya.

Menutup paparan, Suharyanto mengapresiasi penanganan kebakaran hutan dan lahan yang sedang berjalan. “Tetapi secara umum proses penanganan di Riau ini ada kemajuan, meskipun masih harus terus ditingkatkan. Tentu saja penanganan di daerah tidak bisa dikerjakan oleh satu institusi, semua harus dilakukan bersama,” pungkas Suharyanto. (M-1)