Prabowo Wacanakan Program Obat Gratis, Pengamat: Harus Jelas yang Basic atau Extraordinary

PRESIDEN Prabowo Subianto baru-baru ini mewacanakan program obat gratis bagi rakyat miskin. Namun demikian, hal tersebut akan terjadi jika pemerintah mempunyai dana untuk membuat program tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sekaligus Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah (PDITT), Iqbal Mochtar, menilai bahwa program ini sebenarnya merupakan program yang bagus.

“Kalau kita memberikan akses yang memadai bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan obatnya, ya tentu saja itu akan sangat bermanfaat bagi mereka,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (22/7).

Baca juga : Pulang ke Jakarta, Prabowo Diantar Jokowi ke Lanud Adi Soemarmo

Namun demikian, wacana obat gratis ini perlu ditelisik lebih dalam seperti jenis obat-obatan apa yang akan tersedia secara gratis bagi masyarakat dan lain sebagainya.

“Apakah nanti yang akan diberikan itu adalah obat-obat biasa saja atau obat yang sifatnya extraordinary? Kalau obat-obat biasa seperti misalnya untuk flu, hipertensi, penyakit gula dan sebagainya, itu kan sebenarnya saat ini obat-obat yang itu sudah di-cover di Puskesmas. Jadi masyarakat yang membutuhkan obat-obat tersebut itu bisa mendapatkan obat-obat seperti ini di Puskesmas, baik dengan BPJS maupun dengan kartu miskin dan sebagainya,” tegas Iqbal.

Menurutnya, sebetulnya akses obat gratis di Indonesia sudah terjadi. Hal yang berbeda justru jika Presiden mau menyediakan obat-obat yang extraordinary, misalnya obat kanker atau obat-obat penyakit autoimun yang mungkin lebih mahal.

Baca juga : Singgung Beras Oplosan, Prabowo: Penghianatan terhadap Bangsa

“Itu tentu merupakan sebuah hal yang sangat bagus. Namun ya itu terkait lagi dengan pendanaan karena kan dana obat-obat ekstraordinary itu tidak ringan, tidak mudah. Jadi memang perlu ada kesiapan pendanaan dan ini mungkin tidak mudah ya mengingat bahwa kondisi keuangan negara saat ini kan jadi tidak baik-baik saja,” tuturnya.

Dia menekankan bahwa jika program ini betul-betul ingin dilaksanakan, perlu dibuat standar dan regulasi karena program ini harus dijalankan.

“Jadi standar dan regulasi termasuk jenis-jenis obat apa yang akan diberikan secara gratis kepada masyarakat, siapa yang akan mendistribusikannya, bagaimana flow of distribution-nya, ke mana masyarakat harus berobat, bagaimana pertanggungjawabannya, dan sebagainya,” ujar Iqbal. (H-3)