Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni berniat melakukan evaluasi total prosedur keamanan dalam pendakian. Menhut mengatakan dirinya ingin ada perbaikan di wilayah Taman Nasional khususnya untuk pendakian.
"Saya ingin ada perbaikan di Taman Nasional. Kita harus hati-hati sekali tentang pengelolaan Taman Nasional untuk pendakian," ujar menhut dalam keterangan yang dikutip, Kamis (3/7).
Dalam rapat yang digelar kemarin (2/7), menhut turut mengundang perwakilan Tim Rinjani Rescue, di antaranya Abdul Haris Agam (Rinjani Squad), Herna Hadi Prasetyo (Rinjani Squad), Mustiadi (EMHC), dan Samsul Padli (Unit SAR Lombok Timur).
Selain itu, hadir pula Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Ditjen KSDAE, Nandang Prihadi, Kepala Balai TN Gunung Rinjani Yarman, beserta jajaran Kemenhut.
Menhut mengatakan penting untuk mendefinisikan safety first sebelum pendakian. Dalam mendefinisikan parameter keselamatan ini, ua menilai perlu melibatkan guide, porter, dan petugas yang bertugas di lapangan.
"Penting bagi kita untuk mendefinisikan safety first ini seperti apa measurementnya. Ini dapat diperoleh dengan prinsip teori partisipatif melibatkan orang-orang yang memang berada di lapangan," tuturnya.
Sejumlah menjadi evaluasi, antara lain menambahkan sign board hingga penerapan gelang Radio Frequency Identification (RFID). Ia meminta penerapan RFID di Rinjani segera dilakukan, penerapan RFID sendiri diketahui telah diterapkan di Gunung Merbabu.
"Terkait dengan rencana gelang RFID harus segera diimplementasikan," tuturnya.
Selain itu, Menhut Raja Antoni juga menginginkan adanya syarat pendakian yang didasari dengan level kesulitan masing-masing gunung di Indonesia. Hal ini guna menambah pengamanan keselamatan, terlebih gunung-gunung di Indonesia memiliki kondisi dan tingkat kesulitan yang beragam.
"Saya punya ide untuk membuat ketentuan prasyarat pendakian yang didasari level kesulitan suatu gunung," pungkasnya. (Ifa/I-1)
Sebanyak 228 kepala keluarga (KK) direlokasi ke kawasan perhutanan sosial dengan total luasan mencapai 635,83 hektare.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ditjen Gakkum melakukan penyegelan terhadap 3 subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran terkait tata kelola kehutanan di Kabupaten Tapanuli Selatan
Menhut Raja Juli Antoni akan mencabut 20 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang mencakup area seluas 750 ribu hektare, termasuk di wilayah banjir Sumatra.
Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan dukungan penuh terhadap inisiatif Kementerian Kehutanan dibawah kepemimpinan Raja Antoni.
Norwegia memuji langkah Indonesia mengakui 1,4 juta hektare hutan adat sebagai kebijakan berani untuk tata kelola hutan berkelanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved