Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) menginginkan adanya prosedur keamanan dalam pendakian di wilayah Taman Nasional khusunya untuk pendakian. Hal itu dilakukan setelah kecelakaan fatal yang dialami sejumlah pendaki di Taman Nasional Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satunya dialami pendaki asal Brasil Juliana Marins yang meninggal akibat jatuh tergelincir ke bibir kawah Gunung Rinjani.
"Saya ingin ada perbaikan di Taman Nasional. Kita harus hati-hati sekali tentang pengelolaan Taman Nasional untuk pendakian," kata Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Rabu (2/7).
Kemenhut turut menggandeng perwakilan Tim Rinjani Rescue diantaranya Abdul Haris Agam (Rinjani Squad), Herna Hadi Prasetyo (Rinjani Squad), Mustiadi (EMHC), dan Samsul Padli (Unit SAR Lombok Timur).
Raja Juli mengatakan penting untuk mendefinisikan safety first sebelum pendakian. Dalam mendefinisikan parameter keselamatan ini, Ia menilai perlu melibatkan guide, porter dan petugas yang bertugas di lapangan.
"Penting bagi kita untuk mendefinisikan safety first ini seperti apa measurement-nya. Ini dapat diperoleh dengan prinsip teori partisipatif melibatkan orang-orang yang memang berada di lapangan," tuturnya.
Sejumlah hal diketahui menjadi evaluasi salah satunya dengan menambahkan sign board hingga penerapan gelang Radio Frequency Identification (RFID). Ia meminta penerapan RFID di Rinjani segera dilakukan, penerapan RFID sendiri diketahui telah diterapkan di Gunung Merbabu.
"Terkait dengan rencana gelang RFID harus segera diimplementasikan," tuturnya.
Selain itu, Raja Juli juga menginginkan adanya syarat pendakian yang didasari dengan level kesulitan masing-masing gunung di Indonesia. Hal ini guna menambah pengamanan keselamatan, terlebih gunung-gunung di Indonesia memiliki kondisi dan tingkat kesulitan yang beragam.
"Saya punya ide untuk membuat ketentuan prasyarat pendakian yang didasari level kesulitan suatu gunung," pungkasnya. (H-4)
Kementerian Kehutanan mengintensifkan upaya tersebut untuk mendukung pemulihan lingkungan sekaligus pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak.
Kejaksaan Agung mendatangi Dirjen Planologi Kemenhut untuk pencocokan data perubahan fungsi hutan lindung. Kejagung dan Kemenhut tegaskan bukan penggeledahan.
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) mengoptimalkan pemanfaatan kayu gelondongan yang hanyut saat bencana banjir bandang di Sumatra.
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) melanjutkan upaya penanganan kayu gelondongan sisa bencana Sumatra, khususnya di wilayah Aceh dan Sumatra Utara.
Pihak Kemenhut menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung adalah pencocokan data, bukan penggeledahan, dan seluruh rangkaian proses berjalan dengan baik, tertib, serta kooperatif.
Di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, pemanfaatan kayu sisa banjir dilakukan setelah melalui proses pengumpulan dan pengukuran oleh tim BPHL.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved