Kemenag Siapkan Rp15 Juta untuk Wujudkan 1.000 Masjid Inklusif

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) RI menyiapkan dana hingga Rp15 juta per masjid untuk mewujudkan 1.000 masjid inklusif yang ramah disabilitas dan lansia di berbagai wilayah Indonesia.

"Untuk kaitan dengan bantuan (masjid) ramah itu totalnya di angka Rp15 juta ya untuk masjid, kemudian untuk musala itu Rp10 juta," kata Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Kemenag RI, Arsad Hidayat usai kegiatan Kick Off Program Ngaji Fasholatan dan 1.000 Masjid Inklusif di Jakarta, kemarin.

Arsad menjelaskan dana tersebut nantinya dapat digunakan oleh masjid yang membutuhkan untuk pengadaan sejumlah fasilitas seperti kursi salat lansia dan ramp (jalur landai) masuk masjid.

Baca juga : Menag Paparkan Delapan Program Prioritas yang Akan Dilaksanakan

Adapun untuk distribusi bantuan, jelasnya, nantinya masjid-masjid yang membutuhkan dapat mengakses informasinya di Sistem Informasi Masjid (Simas) Kemenag di simas.kemenag.go.id.

"Penyebaran bantuan kita berdasarkan lokasi ya, seumpamanya provinsi yang di situ masjidnya jumlahnya banyak pasti nanti kita memberikan bantuan ke masjid dalam jumlah banyak juga," papar Arsad.

Di lain hal, DPR menyatakan membuka peluang bentuk Pansus Haji 2025 untuk evaluasi pelaksanaan haji 2025. Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani, kemarin.

"Jika memang harus dilakukan Pansus Haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kami DPR sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan Pansus Haji," katanya saat memberikan keterangan pers usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Dia pun tak memungkiri bahwa banyak hal dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025 yang perlu dievaluasi demi perbaikan ke depannya. "Memang dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang kita harus evaluasi, banyak yang harus kita selesaikan sehingga pelaksanaan haji di tahun depan lebih baik lagi," ucapnya.

Adapun soal nota diplomatik yang dikirim Pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan haji Indonesia, dia menyebut hal itu sudah diselesaikan Pemerintah Indonesia dengan otoritas Saudi.  "Lima poin nota tersebut itu sudah lama sudah diselesaikan oleh pemerintah. Jadi saat kemudian pelaksanaan haji sekarang itu sebenarnya semuanya sudah selesai," ujarnya. (H-1)