Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
BIMBINGAN teknis (bimtek) bagi para penjamah pakanan, yaitu pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengolahan, penyajian, dan distribusi makanan, digelar kepada peserta didik. Tujuannya mencegah kejadian luar biasa (KLB) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak usia sekolah di beberapa daerah.
Bimtek bagi para penjamah makanan ini dilaksanakan di Provinsi Sumatra Utara secara serentak selama dua hari pada 21 dan 22 Juni 2025. Kegiatan ini berlangsung di tiga lokasi terpisah, yaitu Kota Medan, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Asahan.
Direktur Wilayah I Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Wahyu Widi, menjelaskan bahwa para relawan yang sehari-hari bergelut di dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) diberikan pelatihan intensif mengenai penanganan dan penyimpanan bahan makanan untuk mencegah masakan basi. "Beberapa waktu lalu sering terjadi KLB atau kejadian luar biasa. Salah satu tujuan dari Bimtek ini yaitu mengurangi, syukur-syukur meniadakan, KLB," ujar Wahyu Widi dalam keterangannya, Senin (23/6).
Bimtek sangat krusial mengingat peran vital relawan SPPG dalam menyediakan makanan bergizi gratis bagi 3.000 hingga 3.500 penerima manfaat. "Dalam penyiapan MBG sangat rentan sekali terkait dengan masalah masakan yang dalam satu hari tidak segera dikonsumsi akan berpotensi terjadi basi. Jadi begitu makanan sudah siap, delivery-nya juga sudah harus siap," terangnya.
Saat ini pemerintah tengah berupaya mempercepat perluasan program MBG sesuai instruksi Presiden. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BGN mengembangkan tiga pola penyediaan makanan yakni pembangunan dapur standar oleh BGN melalui APBN, pengembangan dapur mandiri oleh individu atau kelompok, dan optimalisasi SPPG yang telah ada. (I-2)
Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan 45.000 akun medsos SPPG unggah menu & harga Makan Bergizi Gratis setiap hari. Simak juga waspada modus penipuan dapur MBG.
Kecukupan gizi harus menjadi prioritas utama sebelum seorang anak didik menerima asupan ilmu pengetahuan di sekolah.
Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat konstitusi.
Hensa menilai konsolidasi ini dilakukan untuk menghindari polemik berkepanjangan tentang anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikaitkan dengan pemotongan anggaran pendidikan.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pembangunan infrastruktur pendidikan dalam APBN.
KPK memetakan potensi korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai muncul dugaan mark up bahan baku dapur SPPG.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved