Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
BIMBINGAN teknis (bimtek) bagi para penjamah pakanan, yaitu pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengolahan, penyajian, dan distribusi makanan, digelar kepada peserta didik. Tujuannya mencegah kejadian luar biasa (KLB) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak usia sekolah di beberapa daerah.
Bimtek bagi para penjamah makanan ini dilaksanakan di Provinsi Sumatra Utara secara serentak selama dua hari pada 21 dan 22 Juni 2025. Kegiatan ini berlangsung di tiga lokasi terpisah, yaitu Kota Medan, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Asahan.
Direktur Wilayah I Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Wahyu Widi, menjelaskan bahwa para relawan yang sehari-hari bergelut di dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) diberikan pelatihan intensif mengenai penanganan dan penyimpanan bahan makanan untuk mencegah masakan basi. "Beberapa waktu lalu sering terjadi KLB atau kejadian luar biasa. Salah satu tujuan dari Bimtek ini yaitu mengurangi, syukur-syukur meniadakan, KLB," ujar Wahyu Widi dalam keterangannya, Senin (23/6).
Bimtek sangat krusial mengingat peran vital relawan SPPG dalam menyediakan makanan bergizi gratis bagi 3.000 hingga 3.500 penerima manfaat. "Dalam penyiapan MBG sangat rentan sekali terkait dengan masalah masakan yang dalam satu hari tidak segera dikonsumsi akan berpotensi terjadi basi. Jadi begitu makanan sudah siap, delivery-nya juga sudah harus siap," terangnya.
Saat ini pemerintah tengah berupaya mempercepat perluasan program MBG sesuai instruksi Presiden. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BGN mengembangkan tiga pola penyediaan makanan yakni pembangunan dapur standar oleh BGN melalui APBN, pengembangan dapur mandiri oleh individu atau kelompok, dan optimalisasi SPPG yang telah ada. (I-2)
Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Program ini adalah implementasi kebijakan Presiden Prabowo agar pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui dapat memperoleh makanan sehat dan bergizi secara gratis.
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
pemerintah dinilai telah menabrak konstitusi. Sebab, sebanyak 44,2% dari alokasi pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved