Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
JUMLAH penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) per 22 Juni 2025 menjangkau 5.208.939 yang terdiri atas beberapa kategori. Hal itu disampaikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN)
"Totalnya pertanggal 22 Juni sudah 5.228.529 orang," kata Staf Khusus Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Redy Hendra Gunawan dalam konferensi pers, Kemarin (22/6).
Program MBG, kata dia, telah berjalan sejak 6 Januari hingga per 22 Juni per. Program MBG telah melibatkan 1.837 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia.
Jumlah SPPG tersebut, sambungnya, akan bertambah di bulan Juli dan Agustus. Pada Agustus 2025, BGN menargetkan pertambahan jumlah SPPG sejumlah 7 ribu unit dan secara eksponensial ditargetkan akan bertambah sampai November dengan total 32 ribu unit SPPG di seluruh Indonesia.
"Jumlah SPPG yang saat ini mencakup dan menyerap banyak tenaga kerja setidaknya ada 1.837 kepala SPPG, ada 1.499 ahli gizi, 1.481 akuntan yang masing-masing bertugas di setiap SPPG, kemudian ada juga kepala lapangan totalnya ada 1.642, juru masak totalnya menyerap 1.525 dari semua titik SPPG," ujar Redy.
Ia mengeklaim bahwa hingga 2 Juni 2025, BGN telah menyerap tenaga kerja dengan total 72.521 orang.
"Sampai nanti 32.000 terpenuhi akan ada setidaknya 1,5 juta lapangan pekerjaan dari program ini," pungkasnya. (H-4)
Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Program ini adalah implementasi kebijakan Presiden Prabowo agar pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui dapat memperoleh makanan sehat dan bergizi secara gratis.
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
pemerintah dinilai telah menabrak konstitusi. Sebab, sebanyak 44,2% dari alokasi pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved