Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kembali memberlakukan sistem penjurusan IPA, IPS dan Bahasa di jenjang SMA mendapat tanggapan positif dari aktivis pendidikan Ki Darmaningtyas. Menurutnya, sistem penjurusan di SMA justru memiliki lebih banyak sisi positif ketimbang kebijakan peminatan yang diterapkan dalam beberapa tahun terakhir.
“Penjurusan tampak lebih tegas dalam proses pembelajaran antara IPA, IPS, dan Bahasa, sehingga tidak terjadi tumpang tindih,” ujar Darmaningtyas, Senin (14/4).
Penjurusan di SMA, menurutnya, akan sangat membantu murid dalam mempersiapkan diri melanjutkan studi ke perguruan tinggi sesuai minat dan tujuan karier mereka. Ia mencontohkan, murid yang akan memilih program studi teknik tentu perlu memperkuat mata pelajaran fisika dan matematika, sedangkan mereka yang tertarik pada bidang farmasi atau kedokteran harus memperkuat biologi dan kimia.
“Pilihan-pilihan ini juga akan sangat membantu memilih fakultas yang akan dimasuki saat mendaftar di perguruan tinggi,” imbuhnya.
Selain dari sisi akademik, penjurusan juga memberikan manfaat manajerial dan tata kelola di sekolah. Menurut Darmaningtyas, sekolah akan lebih mudah mengatur jadwal pembelajaran karena kebutuhan guru untuk masing-masing jurusan sudah dapat dipetakan secara pasti.
“Ketika jumlah gurunya tidak mencukupi, kekurangannya dapat diprediksi secara pasti,” katanya. Hal ini juga memudahkan pemerintah dalam menyusun proyeksi kebutuhan guru per mata pelajaran dan jurusan.
Dari sisi infrastruktur, sistem penjurusan memungkinkan perencanaan yang lebih akurat, baik dalam hal jumlah ruang kelas maupun fasilitas laboratorium yang dibutuhkan. “Kebutuhan ruang laboratorium untuk IPA, IPS, dan Bahasa juga dapat direncanakan secara pasti,” ujarnya.
Meski begitu, Darmaningtyas tidak menutup mata terhadap sisi negatif sistem penjurusan, terutama dari aspek sosiologis. “Yaitu adanya persepsi yang salah bahwa jurusan IPA adalah jurusan yang paling top,” katanya. Namun, menurutnya, persepsi itu akan luntur seiring perkembangan profesi baru yang banyak didominasi oleh lulusan bidang sosial dan humaniora.
Melihat seluruh pertimbangan tersebut, Darmaningtyas menyebut kebijakan kembali ke penjurusan sebagai keputusan yang realistis. Terlebih, kebijakan peminatan saat ini masih dalam tahap uji coba dan terbukti menyisakan banyak persoalan di lapangan. “Kembali ke penjurusan tidak dosa,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya waktu yang tepat untuk melakukan penjurusan. Menurutnya, penjurusan bisa dilakukan sejak semester kedua Kelas X setelah siswa mengenal seluruh mata pelajaran dasar, atau bisa juga saat memasuki Kelas XI agar siswa memiliki cukup waktu untuk mengenali minat dan bakatnya.
Namun, opsi kedua ini mensyaratkan bimbingan intensif dari guru, wali kelas, konselor, dan orang tua. “Resikonya, murid harus belajar banyak hal dalam satu tahun pertama, yang mungkin ini bisa menjadi beban tersendiri,” pungkasnya. (H-3)
Kemendikdasmen akan menghidupkan kembali penjurusan di SMA. Kebijakan tersebut berpengaruh terhadap sistem Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tahun depan
WAKIL Ketua Komisi X DPR Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani mengatakan penjurusan di SMA segera diumumkan Presiden Prabowo Subianto saat Hardiknas.
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengaku mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto ihwal dikembalikannya penjurusan di SMA.
Memberikan penjurusan sejak dini dikhawatirkan akan membatasi ruang belajar mereka, dan memaksa pilihan yang belum tentu sesuai dengan potensi jangka panjang.
Penjurusan di SMA disebut akan dikembalikan, tetapi Kemendiktisaintek memastikan bahwa sejauh ini belum ada perubahan dalam hal proses penerimaan mahasiswa baru.
Tempat praktik yang digunakan bukan merupakan aset pribadi, melainkan unit yang disewa secara harian maupun mingguan.
Sebanyak 67,9 persen satuan pendidikan akan melaksanakan TKA secara daring, 12,2 persen secara semi-daring, dan 19,9 persen masih dalam tahap finalisasi moda pelaksanaan.
Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah di daerah di kawasan terdepan, terluar, tertinggal (3T) yang menunjukkan antusiasme tinggi.
Workshop ini akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk belajar langsung melalui berbagai kegiatan praktis dalam bidang STEM.
Tania mendorong Dinas Pendidikan mengevaluasi menyeluruh terkait kebijakan sekolah gratis. Terutama dalam pengembangan strategi yang lebih inklusif.
Saat ini masih terdapat sejumlah wilayah kecamatan, khususnya pinggiran yang masih minim akan akses, serta sarana pendidikan di tingkat SMA negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved