Pakar: Kisruh Kemendiktisaintek Tunjukan Tantangan dalam Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

PAKAR Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menanggapi aksi unjuk rasa oleh pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). 

Menurutnya, kasus ini merupakan cerminan dari tantangan yang dihadapi dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

“Seorang menteri, sebagai pemimpin tertinggi di kementerian, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan keputusan diambil berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan efisiensi. Namun, gaya kepemimpinan yang terkesan arogan, seperti yang dituduhkan dalam kasus ini, dapat merusak citra menteri dan memengaruhi kinerja kementerian secara keseluruhan,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (21/1). 

Baca juga : Menteri Satryo Sebut Kisruh dengan ASN di Kemendiktisaintek telah Berakhir Damai

Lebih lanjut, Achmad Nur Hidayat menilai bahwa Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro saat ini sedang melakukan berbagai perubahan besar di sektor pendidikan tinggi, termasuk reformasi tata kelola perguruan tinggi, evaluasi kebijakan era sebelumnya, dan implementasi Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2024. 

“Namun, perubahan besar ini harus diiringi dengan pendekatan yang inklusif, di mana semua pihak yang terlibat merasa didengar dan dihormati,” ujarnya. 

Dia menilai bahwa persepsi publik terhadap Mendikti Satryo sebagai pemimpin akan dipengaruhi oleh bagaimana ia menangani situasi ini.

Baca juga : Komisi X DPR RI akan Panggil Menteri Satryo Buntut Aksi Unjuk Rasa ASN Kemendiktisaintek

Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kasus ini juga dapat memberikan dampak negatif terhadap persepsi publik. “Di 100 hari pertama masa kerjanya, presiden dan kabinetnya sedang berusaha membangun citra pemerintahan yang tegas, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Kasus ini, jika tidak segera ditangani dengan baik, dapat menambah daftar masalah yang mencoreng kinerja kabinet,” tegasnya. 

Dia juga menekankan bahwa kasus ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya tata kelola yang baik dalam pemerintahan. 

“Keputusan yang diambil secara mendadak dan tanpa prosedur yang jelas tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan di lingkungan kerja dan masyarakat luas,” jelasnya. 

“Dengan mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan mengedepankan dialog, Kemdiktisaintek dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara yang adil dan bermartabat, sekaligus memperkuat komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip good governance. Semoga kasus ini menjadi momentum untuk perbaikan di masa mendatang,” tandas dia. (S-1)