Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
AKADEMISI Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Widodo mengkritis rencana pemerintah mengimpor 200 ribu sapi perah dalam rangka memenuhi kebutuhan susu untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Impor sapi perah tersebut disebut akan dilakukan lewat 160 perusahaan hingga akhir tahun mendatang..
"Perencanaan matang sangat penting untuk aspek teknis dan juga kehati-hatian dalam rangka mengantisipasi penyebaran penyakit baru dan resiko menurunnya produktivitas susu sapi," kata dia, Kamis (16/1).
Di tengah melonjak kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), lanjut dia, impor sapi perah tidak menutup kemungkinan akan menambah tingkat penyebaran. Bahkan ternak yang sudah terkena PMK berisiko tidak akan produktif kembali.
“Jangan sampai nambah penyakit. Jika sudah menyerang, (penanganannya) akan menjadi berat sehingga diperlukan adanya kehati-hatian,” kata Widodo.
Menurutnya, sapi perah yang diimpor sebaiknya harus melalui proses karantina yang ketat agar tidak lagi mendatangkan virus atau bahkan mungkin mendatangkan penyakit baru.
“Saat ini dunia sedang ditakutkan dengan adanya penularan virus yang aslinya datang pada binatang dan kemudian menular pada manusia,” lanjut dia.
Selama proses karantina yang ketat, Widodo menegaskan pihak perusahaan importir juga perlu mendatangkan pakan hijauan yang berkualitas yang berasal dari lahan yang sudah disiapkan sebelumnya.
Peternak yang akan memelihara sapi tersebut juga harus siap, misalnya, lahan untuk tempat sapi tersebut diternakkan dan makanannya. "Sapi perlu makanan, hijauan mereka siap nggak lahannya? untuk seratus ekor sapi berapa dihitungnya lahannya? Untuk seratus ribu berapa? Untuk satu juta berapa?" lanjut dia.
Ia menyebut, program pemerintah itu alasan impor masuk, tetapi bombastis. "Saya sebagai sebagai akademisi harus jujur dalam program ini ada manfaatnya asal ditata, disusun, dan direncanakan secara rasional,” paparnya.
Ia menyebut, beberapa hal yang perlu disiapkan, misalnya, ketersediaan lahan bagi sapi untuk mensuplai pakan hijauan dan pakan konsentrat lainnya. “Perlu perencanaan yang matang dan jangan sampai membawa penyakit dari luar apalagi lahan buat sapinya tidak ada,” tutup dia. (H-3)
UNTUK MEMENUHI kebutuhan susu sebagai komponen Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah berencana akan mengimpor 200.000 ekor sapi perah.
Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Yayasan Padepokan Pandan Ireng secara resmi mulai mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved