Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menilai kasus siswa yang dihukum belajar di lantai karena menunggak SPP di Kota Medan tidak sesuai dengan nilai pendidikan.
"Tapi secara kebijakan menurut saya tindakan guru yang meminta murid yang belum membayar SPP dengan belajar di lantai itu menurut saya tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan dan juga tidak sesuai dengan semangat sosial," kata Mu'ti di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (13/1).
Berdasarkan data Kemendikdasmen, meski sekolah swasta namun banyak siswa menerima dana BOS. Sehingga Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sumatra Utara sudah menangani kasus tersebut.
"Kami tidak tahu persis karena itu swasta berapa SPP dan mekanisme bagaimana. Sehingga tidak seharusnya masalah-masalah administrasi pendidikan itu diselesaikan dengan cara-cara yang kontraproduktif," ujar dia.
Ia menyebut sudah ada jalan keluar yang dianggap masalahnya sudah selesai karena ada miskomunikasi antara guru yang di kelas dengan kebijakan yayasan.
"Lalu anaknya itu sudah tidak ada masalah dengan gurunya itu, bahkan guru itu sebenarnya guru idolanya anak itu sebenarnya. Karena itu setelah viralnya peristiwa yang diekspos dibanyak media sosial informasi yang kami terima dari BPMP Sumatra Utara masalahnya sudah dianggap selesai dan sudah ada jalan keluar yang bisa diterima oleh kedua belah pihak," jelasnya.
Ke depannya, Kemendikdasmen berharap agar sekolah tidak menggunakan cara-cara yang berkaitan dengan disiplin akademik maupun administrasi yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan.
"Pendidikan ini harus menjadi proses yang memuliakan, memuliakan murid, memuliakan guru dan memuliakan ilmu," pungkasnya. (S-1)
Anak adalah investasi emas yang kita harapkan dapat membawa negara Indonesia ke dalam era keemasan
Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) bukan masa perpeloncoan atau masa senioritas
Mu'ti mengatakan usulan tersebut telah disetujui oleh Komisi X DPR. Dia berharap dengan usulan penambahan anggaran itu, akan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dari berbagai jenjang.
Lebih lanjut, menurut Mendikdasmen, terdapat beberapa tantangan dalam persoalan bahasa di Indonesia, di antaranya adalah literasi berbahasa yang rendah.
SIKL kini secara khusus melayani pendidikan bagi anak-anak PMI sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh WNI di luar negeri.
Melalui visi Pendidikan Bermutu untuk Semua, Kemendikdasmen berkomitmen terus meningkatkan layanan pendidikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved