Pemerintah Usulkan Peningkatan Rencana Anggaran Kesehatan Haji

DIREKTORAT Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah bersama Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan memaparkan rencana anggaran kesehatan haji untuk tahun 2025 di hadapan Komisi VIII DPR RI. Muhammad Imran yang mewakili Kepala Pusat Kesehatan Haji menjelaskan bahwa ada tiga aspek utama dalam penyelenggaraan kesehatan haji, yakni operasional kesehatan, pengadaan vaksin dan obat-obatan, serta pelatihan petugas kesehatan.  

Pada aspek operasional kesehatan haji, anggaran tahun 2024 untuk pelaksanaan di Indonesia dan Arab Saudi mencapai Rp233,3 miliar yang dialokasikan untuk 507 kloter. Pada 2025, anggaran ini turun menjadi Rp220,5 miliar, meskipun dapat disesuaikan jika ada tambahan kloter akibat perubahan kuota atau spesifikasi pesawat.

“507 kloter ini apabila kemudian ada penambahan jumlah kloter seperti yang terjadi pada tahun lalu ada penambahan kuota ataupun ada perubahan spesifikasi pesawat sehingga kemudian jumlah kloter bertambah seperti terjadi pada tahun 2023 maka kebutuhan anggarannya akan kami revisi atau akan kami minta lagi untuk menutupi kekurangan yang ada,” kata Imran dalam rapat dengar pendapat membahas komponen biaya kesehatan haji 2025, Jumat (3/1).

Baca juga : Pemerintah Tetapkan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Kesehatan Haji Rp1 Juta

Sementara itu, biaya operasional kesehatan di Arab Saudi mencakup kebutuhan fasilitas di Mekkah dan Madinah, seperti ambulans, pengelolaan limbah medis, serta katering untuk petugas dan jemaah haji sakit. Pada tahun 2024, realisasi anggaran untuk kebutuhan ini sebesar Rp52 miliar, namun untuk tahun 2025 dialokasikan Rp49,9 miliar. Penurunan sebesar Rp3 miliar ini disebabkan oleh selesainya pengadaan alat kesehatan pada 2024, seperti X-Ray Mobile, EKG, dan alat sanitasi lainnya.  

Di sisi lain, alokasi anggaran untuk pengadaan vaksin, obat, dan perbekalan kesehatan saat ibadah haji mengalami peningkatan signifikan. Pada 2024, anggaran yang direalisasikan mencapai Rp60,1 miliar, sementara untuk 2025 meningkat menjadi Rp115,4 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari Rp22,1 miliar untuk vaksin meningitis dan Rp93,2 miliar untuk obat-obatan dan perbekalan kesehatan.

“Ini kami diharapkan masalah kekurangan obat pada masa operasional ini bisa ditutupi dengan penambahan anggaran obat di tahun ini,” imbuh dia.

Baca juga : DPR RI Usulkan Kurangi Waktu Perjalanan Haji untuk Hemat Biaya Haji 2025

Untuk pelatihan petugas kesehatan, baik kloter maupun non-kloter, anggaran tahun 2024 mencapai Rp20,4 miliar. Pada 2025, anggaran ini meningkat menjadi Rp22,2 miliar, termasuk biaya integrasi pelatihan dengan Kementerian Agama. Langkah ini dikatakan Imran dilakukan untuk meningkatkan kompetensi petugas kesehatan sehingga dapat memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji.

Anggaran tambahan juga diperlukan untuk biaya masyair petugas kesehatan. Dalam skenario kuota petugas sebanyak 2.210 orang, dibutuhkan tambahan Rp11,07 miliar. “Namun, jika kuota kembali normal menjadi 4.420 orang, anggaran yang diperlukan meningkat menjadi Rp34,64 miliar,” jelas dia.

Muhammad Imran menekankan pentingnya alokasi anggaran yang efisien dan tepat sasaran untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi jemaah haji. Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya terus berdiskusi dengan Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI untuk memastikan kebutuhan anggaran tersebut dapat terpenuhi. "Kami berharap peningkatan alokasi anggaran ini dapat memastikan layanan kesehatan jemaah lebih baik, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi," ujar Imran.  (Z-9)