Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SELAMA ini soal literasi koordinasinya terpisah-pisah ada yang ditangani Perpustakaan Nasional dan sebagian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pemerintahan yang baru nanti yakni Prabowo-Gibran, diminta membentuk badan khusus untuk menangani soal literasi tersebut.
Permintaan itu disampaikan anggota DPR-RI, Abdul Fikri Faqih, pada Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca di Kota Tegal: “Akselerasi Budaya Baca dalam Transformasi Program Literasi” yang digelar di Hotel Karlita Kota Tegal, pada Jumat (11/10/2024).
“Kalau nunggu pusat mau sampai kapan ribut-ribut soal politik terus, sehingga masalah literasi ini, masalah baca ini tidak terurus,” ujar Fikri.
Baca juga : Survei PISA 2022, Skor Indonesia Turun, Pemerintah Harus Benahi Sistem Pendidikan
Fikri menyebut peningkatkan literasi harus terus terus digalakkan tidak hanya di sekolah-sekolah tapi juga di lembaga-lembaga seperti taman bacaan masyarakat (TBM). Kemampuan literasi seseorang yang mencakup menulis, membaca, mendengarkan dan merespons dengan baik, menjadi ukuran keterampilan berbahasa.
”Untuk itu tugas kita semuanya bikin inovasi, kreasi supaya orang gemar membaca dan jadi budaya terus-menerus dan dimana-mana bukan hanya di perpustakaan saja,” jelas legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX meliputi Kabupaten Brebes dan Tegal itu.
“Anak-anak Asmanadiya gemar membaca dan bukan dipaksa. Ternyata disana disediakan buku bacaan bukan hanya di perpustakaan, tetapi di ruang tamu, ruang makan, bahkan di kamar mandi,” imbuh Fikri.
Baca juga : Jaminan Sosial Masuk Kurikulum, Dirut BPJS Ketenagakerjaan: Langkah Baik Literasi Sejak Dini
Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca yang diinisiasi Perpustakaan Nasional tersebut juga dihadiri narasumber Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional, Nurhadi Saputra, Rektor Universitas Bhamada Slawi, Maufur, Budayawan Pantura Atmo Tan Sidik, dan Ketua Dewan Kesenian Kota Tegal, Suriali Andi Kustomo selaku moderator.
Maufur menyampaikan bahwa untuk mengatasi dan meningkatkan gemar membaca masyarakat, pertama adalah perlu tersedianya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan bagaimana orang-orang untuk membaca.
“Kedua bagaimana membuat penyusun dan mengedarkan bacaan-bacaan yang bukan hanya sekedar bermutu, tapi bacaan yang menyenangkan. Buku bukan hanya di perpustakaan, tapi ada di tempat-tempat yang menyenangkan,” ujar Maufur yang mantan Wakil Walikota Tegal tersebut.
Menurut Budayawan Pantura, Atmo Tan Sidik, budaya baca di Indonesia termasuk masih sangat rendah, ketimbang tradisi lisan.
“Cuma dalam konteks spiritual, mungkin basisnya di tingkat spiritual. Jadi perlu ditanamkan takut dosa, karena membaca adalah perintah tuhan,” jelas Atmo Tan Sidik. (H-2)
Dunia komunitas K-Pop tidak melulu membahas dari sisi entertainment. Para anggota komunitas juga memiliki kepedulian terhadap isu-isu sosial, termasuk literasi anak.
Pengelola TBM Sekar Ananda Kota Tegal, Yunieti Utami, menyampaikan pelatihan menulis puisi dan berita dirancang khusus untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan bagi para peserta.
Diperkirakan sekitar 400 orang akan menjadi penerima manfaat dari taman bacaan ini, termasuk 90 siswa/i MI dan MTs serta ratusan warga dari berbagai latar belakang.
Data dari pengurus Taman Bacaan Masyarakat (TBM) se-Indonesia hingga 1 Desember 2024 terdapat 3.537 TBM di Indonesia.
Taman Baca Kirana diperuntukkan bagi anak-anak dan umum yang berada di lingkungan Perumahan Kirana Cibitung sebagai upaya menumbuhkan minat literasi masyarakat.
Bedah buku Ketika Lelah Berbalut Ikhlas' yang ditulis oleh Ries Murdiani berkisah tentang Yusqon, yang merupakan pegiat literasi pendiri TBM Sakila Kerti Pesisir Kota Tegal.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved