Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
SELAMA ini soal literasi koordinasinya terpisah-pisah ada yang ditangani Perpustakaan Nasional dan sebagian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pemerintahan yang baru nanti yakni Prabowo-Gibran, diminta membentuk badan khusus untuk menangani soal literasi tersebut.
Permintaan itu disampaikan anggota DPR-RI, Abdul Fikri Faqih, pada Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca di Kota Tegal: “Akselerasi Budaya Baca dalam Transformasi Program Literasi” yang digelar di Hotel Karlita Kota Tegal, pada Jumat (11/10/2024).
“Kalau nunggu pusat mau sampai kapan ribut-ribut soal politik terus, sehingga masalah literasi ini, masalah baca ini tidak terurus,” ujar Fikri.
Baca juga : Survei PISA 2022, Skor Indonesia Turun, Pemerintah Harus Benahi Sistem Pendidikan
Fikri menyebut peningkatkan literasi harus terus terus digalakkan tidak hanya di sekolah-sekolah tapi juga di lembaga-lembaga seperti taman bacaan masyarakat (TBM). Kemampuan literasi seseorang yang mencakup menulis, membaca, mendengarkan dan merespons dengan baik, menjadi ukuran keterampilan berbahasa.
”Untuk itu tugas kita semuanya bikin inovasi, kreasi supaya orang gemar membaca dan jadi budaya terus-menerus dan dimana-mana bukan hanya di perpustakaan saja,” jelas legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX meliputi Kabupaten Brebes dan Tegal itu.
“Anak-anak Asmanadiya gemar membaca dan bukan dipaksa. Ternyata disana disediakan buku bacaan bukan hanya di perpustakaan, tetapi di ruang tamu, ruang makan, bahkan di kamar mandi,” imbuh Fikri.
Baca juga : Jaminan Sosial Masuk Kurikulum, Dirut BPJS Ketenagakerjaan: Langkah Baik Literasi Sejak Dini
Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca yang diinisiasi Perpustakaan Nasional tersebut juga dihadiri narasumber Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional, Nurhadi Saputra, Rektor Universitas Bhamada Slawi, Maufur, Budayawan Pantura Atmo Tan Sidik, dan Ketua Dewan Kesenian Kota Tegal, Suriali Andi Kustomo selaku moderator.
Maufur menyampaikan bahwa untuk mengatasi dan meningkatkan gemar membaca masyarakat, pertama adalah perlu tersedianya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan bagaimana orang-orang untuk membaca.
“Kedua bagaimana membuat penyusun dan mengedarkan bacaan-bacaan yang bukan hanya sekedar bermutu, tapi bacaan yang menyenangkan. Buku bukan hanya di perpustakaan, tapi ada di tempat-tempat yang menyenangkan,” ujar Maufur yang mantan Wakil Walikota Tegal tersebut.
Menurut Budayawan Pantura, Atmo Tan Sidik, budaya baca di Indonesia termasuk masih sangat rendah, ketimbang tradisi lisan.
“Cuma dalam konteks spiritual, mungkin basisnya di tingkat spiritual. Jadi perlu ditanamkan takut dosa, karena membaca adalah perintah tuhan,” jelas Atmo Tan Sidik. (H-2)
Data dari pengurus Taman Bacaan Masyarakat (TBM) se-Indonesia hingga 1 Desember 2024 terdapat 3.537 TBM di Indonesia.
Taman Baca Kirana diperuntukkan bagi anak-anak dan umum yang berada di lingkungan Perumahan Kirana Cibitung sebagai upaya menumbuhkan minat literasi masyarakat.
Bedah buku Ketika Lelah Berbalut Ikhlas' yang ditulis oleh Ries Murdiani berkisah tentang Yusqon, yang merupakan pegiat literasi pendiri TBM Sakila Kerti Pesisir Kota Tegal.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved