Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Baca juga : Batalnya Kenaikan Cukai Rokok tidak Mendukung Eradikasi Tuberkulosis
GURU Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FK UI) sekaligus Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau Prof Hasbullah Thabrany menilai pemerintah tidak seharusnya membatalkan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok 2025. Sebab, kenaikan cukai tidak membunuh industri, pekerja rokok, dan petani tembakau. Melainkan mengurangi konsumen perokok.
"Di Indonesia kenaikan cukai rokok 10 persen belum cukup efektif menurunkan konsumsi tembakau pada orang miskin dan anak. Justru menjadi ancaman untuk generasi emas yang bisa tidak tercapai," kata Hasbullah dalam konferensi pers secara daring, Kamis (3/10).
Pemerintah membatalkan rencana penaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025. Pemerintah masih mencari formula lain untuk mengendalikan konsumsi tembakau di masyarakat.
Baca juga : Cukai Rokok Batal Dinaikkan, Koalisi: Langkah Mundur Perlindungan Kesehatan Publik
Ia menduga ada pihak yang mengintervensi terkait kepentingan pihak yang merasa dirugikan di balik batalnya kenaikan cukai rokok. Ia menyebut perputaran uang pada bisnis rokok diperkirakan mencapai Rp500 triliun.
"Harusnya pemerintah lebih mendengar dan melindungi 280 juta masyarakat Indonesia dari ancaman bahaya rokok. Rokok itu punya efek negatif terhadap kesehatan dan ekonomi, rakyat miskin karena sudah terjerat dan kecanduan zat adiktif rokok. Jika dibiarkan maka anak-anak mengikuti kebiasaan orang tuanya," ujar dia
Ia menyarankan agar pemerintah mencari jalan keluar sehingga rokok menjadi produk yang tidak terjangkau, tidak dimatikan, dan menggunakan cukai rokok untuk berdayakan para pekerja tembakau.
"Petani tembakau dan penjual rokok bukan orang yang seharusnya berbisnis terkait rokok hanya mencoba mencari penghasilan agar mendapatkan penghasilan yang lebih baik untuk keluarga dan masa depan," ungkapnya. (H-3)
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menekankan pentingnya operasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal (Satgas BKC Ilegal) yang sesuai dengan regulasi.
Pajanan rokok pada ibu hamil berdampak risiko stunting seperti kelahiran bayi dengan berat badan rendah (BBLR) hingga zat berbahaya yang dapat menghambat pertumbuhan janin.
Rokok tidak hanya berbahaya bagi kesehatan para perokok, tetapi juga bagi kesehatan orang-orang di sekeliling mereka.
Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja.
Desakan untuk membatalkan pasal-pasal tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengamanan Zat Adiktif semakin menguat.
Kementerian Kesehatan dalam implementasi PP 28 Tahun 2024 baru sebatas pemanasan atau stretching.
CISDI mendorong pemerintah untuk fokus pada penyederhanaan struktur tarif, bukan memperluasnya
Industri pengolahan tembakau anjlok hingga -3,77% yoy—berbanding terbalik dengan pertumbuhan 7,63% pada periode yang sama tahun lalu. Cukai rokok
Peningkatan cukai rokok masih dibutuhkan untuk menurunkan prevalensi perokok, terutama pada remaja.
Jusrianto berpandangan, industri kretek nasional telah menunjukkan peran penting terhadap perekonomian Indonesia.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan agar pembiayaan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) didanai oleh cukai rokok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved