Masyarakat Setidaknya mendapat Manfaat Rp2,3 Juta dari Pengelolaan Hutan

PENGGUNAAN atau pemanfaatan kawasan hutan dari tahun 2015 sampai dengan 2024 menunjukkan tren yang semakin berpihak kepada masyarakat, dari sebelumnya yaitu tahun 2015 hanya sekitar 4% alokasi lahan dan akses hutan yang diberikan izin bagi masyarakat menjadi 26% di tahun 2024 per Agsutus 2024. 

"Dari perizinan berusaha pada kawasan hutan yang diberikan untuk perusahaan/swasta juga menunjukkan tren penurunan dari 96% pada tahun 2014 menjadi 74% pada tahun 2024 per Agustus 2024," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya saat dihubungi, Minggu (29/9).

Luas akses hutan bagi masyarakat melalui program perhutanan sosial hingga Agustus 2024 telah mencapai 8,018 juta Ha dengan total jumlah 1,38 juta Kepala Keluarga yang memperoleh akses kelola hutan. Dari total luasan tersebut, 7,68 juta Ha merupakan skema perhutanan sosial berupa Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat.

Selain itu juga didukung oleh luasan kemitraan konservasi seluas 321,83 ribu Ha. "Kelola hutan sosial telah membantu masyarakat hidup dengan hutan dan memperoleh penerimaan sekitar Rp2,3 juta per tahun. Perhutanan sosial juga memperbaiki tutupan hutan dengan agroforestry. Hutan Adat menjadi sangat penting dalam tata kelola kawasan hutan, yang baru mulai diakui pada 30 Desember 2016," ujar dia. 

Saat ini hak kelola hutan adat telah mencapai 265.259 Ha serta akan  wilayah inidkatif hutan ada saluas 1.088.149 Ha serta akan terus mencapai 3,5 juta ha dalam 2 tahun ke depan.

"Posisi transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widod kepada Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang diarahkan oleh kedua pemimpin dimaksud pada sidang Kabinet. Saya telah melaporkan materi ini kepada kedua pemimpin Indonesia dimaksud tentang highlight dan posisi pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan," pungkasnya. (S-1)