Daerah Diminta Kejar Cakupan Vaksinasi Polio Minimal 95%

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) meminta pemerintah daerah memperluas cakupan imunisasi lewat Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio nOPV2 sampai dengan 23 Oktober untuk 27 provinsi dan 31 Oktober 2024. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Prima Yosephine mengatakan capaian imunisasi polio dosis 1 dan 2 untuk memutus penularan virus polio maka cakupan PIN minimal 95% dan  merata. 

"Apabila kita tidak dapat mencapai ini maka dikhawatirkan kita tidak dapat menekan risiko munculnya kasus-kasus polio berikutnya,” jelas Prima kepada Media Indonesia di Jakarta, Senin (30/9). 

Baca juga : Program Imunisasi Nasional Rotavirus Dimulai. Ini Manfaatnya bagi Anak

Prima menerangkan haru tiga provinsi yaitu Banten, Jakarta dan Sumatera Selatan yang telah mencapai target cakupan ?95% untuk dosis 1 dan 2 imunisasi polio.  Sementara provinsi lainnya seperti Gorontalo dan Sulawesi Selatan barumencapai cakupan dosis 1 sebesar 95% dan untuk dosis 2 belum mencapai cakupan minimal 95%.

Lebih lanjut, Prima menurutkan PIN Polio Tahap 1 di enam provinsi Tanah Papua telah dilaksanakan sejak 27 Mei 2024. Hingga 18 September 2024, total cakupan dosis 1 sebesar 54,5% (472.108 anak) dan dosis kedua 37,1%(320.868 anak). 

Sementara untuk Sub PIN Polio Tahap 2 di 27 provinsi telah dilaksanakan mulai 23 Juli 2024, hingga 18 September 2024 total cakupan nOPV2 untuk dosis pertama sebesar 89,6% (14.719.278 anak) dan dosis kedua 82,6% (13.561.965 anak).

“Di awal tahun 2024, Kemenkes bersama WHO Indonesia melaksanakan pemetaan risiko transmisi polio, dan hasilnya terdapat 32 provinsi berisiko tinggi transmisi Polio. Pemetaan ini didasarkan pada beberapa kriteria, antara lain cakupan imunisasi rutin, kinerja surveilans polio dan sanitasi lingkungan,” kata Prima. 

Prima mengungkapkan percepatan penutupan gap imunitas polio dengan pelaksanaan PIN Polio disertai dengan penguatan kinerja dan sensitivitas surveilans Polio dengan meningkatkan target menjadi >3/100.000 anak <15 tahun terus dilakukan sebagai upaya dan pendekatan untuk menurunkan penyebaran di daerah berisiko tinggi Polio. (H-3)