Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
POLWAN (Polisi wanita) merupakan kesatuan polisi dengan tugas awal menangani kasus kejahatan yang melibatkan wanita.
Kesatuan yang beranggotakan wanita ini dibentuk setelah kemerdekaan Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 1 September 1948. Sehingga setiap tanggal tersebut diperingati sebagai hari Polwan.
Polwan yang kita kenal saat ini tidak terlepas dari sejarah kepolisian itu sendiri.
Baca juga : KTT ASEAN Digelar Besok, Menlu RI: Bahas Krisis Myanmar
Setelah kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tahun 1948, polisi mengalami kesulitan untuk menangani kasus yang melibatkan kaum wanita.
Kesulitan tersebut terjadi saat pemeriksaan korban, tersangka atau saksi wanita. Untuk mengatasinya, polisi kerap kali meminta bantuan para istri polisi dalam pemeriksaan.
Berdasarkan peristiwa tersebut, organisasi wanita dan wanita Islam memberanikan diri mengajukan usulan kepada pemerintah agar dilibatkan dalam kepolisian untuk menangani kasus yang melibatkan kaum hawa.
Baca juga : Tim DKI Dominasi Seleksi Timnas Kickboxing SEA Games 2021
Usulan yang disampaikan oleh organisasi wanita itu direalisasikan oleh pemerintah. Cabang Djawatan Kepolisian Negara untuk Sumatera yang berkedudukan di Bukittinggi membuka kesempatan kepada para wanita untuk masuk dalam kepolisian.
Tanggal 1 September 1948 terdapat 6 siswa wanita yang dipilih secara resmi untuk mengikuti pendidikan bersama 44 siswa laki-laki di SPN (Sekolah Polisi Negara) Bukittinggi. Sehingga pada tanggal 1 September diperingati sebagai hari Polwan.
Dikutip dari Museum Polri, nama-nama ke enam siswa polisi wanita yang tergabung dalam pendidikan itu adalah
Baca juga : PBSI Ajukan Perubahan Sistem Skor Pertandingan Kepada BWF

Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 12 Desember 1948 agresi militer Belanda II terjadi. Hal itu menyebabkan pendidikan di SPN diberhentikan.
Pemberhentian tersebut dikarenakan pasukan Belanda yang sudah mengacaukan beberapa kota di Indonesia termasuk pusat pemerintahan.
Baca juga : Kemenlu RI Sebut Polisi AS Selidiki Penyerangan pada 2 Remaja WNI
Agresi yang disebabkan ketidakpuasan Belanda terhadap perjanjian Renville itu berakhir pada bulan Mei 1949 yang diikuti dengan adanya pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia.
Melihat situasi yang mulai kondusif, ke enam siswa calon polisi wanita tersebut kembali dilatih di SPN Sukabumi pada tanggal 19 Juli 1950.
Pada tanggal 1 Mei 1951 ke enam calon inspektur polisi wanita itu berhasil menyelesaikan pendidikan dan mulai bertugas. Tugas awal yang diberikan kepada mereka berkaitan dengan penanganan kasus yang melibatkan wanita.
Berawal dari peristiwa tersebut, Polwan mulai diperhatikan dengan serius dan dikembangkan.
Pendidikan calon polwan disatukan dengan calon polisi pria di Akademi Angkatan Kepolisian (AAK).
Depo Pendidikan dan Latihan (Dodiklat) 007 Ciputat untuk pertama kali membuka kelas pendidikan untuk bintara Polwan.
Dodiklat 007 berubah nama menjadi Pusat Pendidikan Polisi Wanita (Pusdikpolwan) Ciputat, yang khusus mendidik polisi wanita.
Pusdikpolwan diganti menjadi Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan).
Kapolri mengesahkan lambang polisi wanita dengan menerbitkan Surat Keputusan No. Pol.: Skep/480/XI/1986.
Lettu Pol. Dwi Gusiyati merupakan Polwan pertama yang menjabat sebagai Kapolsek Pasar Kliwon, Solo.
Brigadir Jenderal Polisi Jeanne Mandagi, S.H. merupakan Polwan pertama yang mendapat pangkat Jenderal bintang satu.
Monumen Polwan didirikan di Bukittinggi, Sumatera Barat.
Memasuki tahun 2000-an kemauan wanita untuk menjadi anggota Polwan semakin meningkat. Setiap tahunnya, wanita yang masuk dalam Polwan meningkat drastis. Sampai saat ini total Polwan yang ada di Indonesia berkisar puluhan ribu anggota. (Z-12)
Bonnie Triyana meresmikan pameran revolusi di Jakarta yang menghadirkan narasi baru sejarah kemerdekaan lewat karya seni dan perspektif kemanusiaan.
DI tengah pesatnya transformasi digital saat ini, pergeseran juga terjadi di ruang narasi sejarah. Kondisi tersebut membuat narasi sejarah bertransformasi di ruang digital.
Sutradara Aldo Swastia menyebut tidak ada patokan pasti dalam menentukan batas antara fakta dan fiksi yang harus dikembangkan terutama dalam film bertema sejarah atau kepahlawanan.
Penilaian terhadap Pak Harto harus dilakukan dengan pendekatan akademik yang berimbang,
Di 2020, Sumardiansyah menolak keras kebijakan Kemendikbudristek yang ingin menjadikan sejarah sebagai mata pelajaran pilihan di SMA dan menghapuskannya di SMK.
Koleksi bersejarah ini terdiri dari sekitar 28.000 artefak fosil yang ditemukan Eugène Dubois di Trinil pada 1891–1892.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved