Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim mengatakan bahwa di balik meningkatkan pagu anggaran fungsi pendidikan 2025, anggaran untuk Kemendikbud Ristek mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Menurutnya, hal ini lantas akan menyebabkan tidak optimalnya beberapa program wajib dan prioritas seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK), tunjangan guru, dan lain sebagainya.
“Jadi pagu Kemendikbud-Ristek satu-satunya pagu yang mengalami penurunan dan juga pagu anggaran Kemendikbud-Ristek ditetapkan di Rp83,19 triliun dan ini lebih rendah Rp14,51 triliun dibandingkan 2024 dan lebih rendah Rp15,7 triliun dibandingkan DIPA 2024,” ungkapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Kamis (29/8).
Baca juga : Mendikbud-Ristek: Pagu Anggaran 2025 Fokus pada Kesejahteraan Guru
“Ini menyebabkan beberapa ketidakoptimalan dalam pembiayaan program-program wajib dan prioritas kita seperti PIP, KIP Kuliah, tunjangan guru, termasuk BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri) dan lain-lain,” lanjut Nadiem.
Perlu diketahui, postur anggaran untuk pendidikan mencapai Rp722,6 triliun. Total anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan ini mewakilkan 20% dari RAPBN 2025.
Dari situ, kata Nadiem, Kemendikbud-Ristek mewakili 12% dari total angka itu sebesar Rp83,2 triliun dan sisanya terbagi di antara pemerintah pusat lainnya serta tentunya yang terbesar hampir setengahnya itu untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
“Jadi walaupun secara nominal terjadi peningkatan anggaran pendidikan, dari Rp655 triliun ke Rp722 triliun, tapi anggaran Kemendikbud-Ristek menurun secara absolut dan juga tentunya secara proporsi,” ujarnya.
Nadiem kemudian memberikan perbandingan pagu anggaran antara 2024 dan 2025, di mana belanja pemerintah selain Kemendikbud-Ristek dan Kemenag mengalami peningkatan yang cukup pesat dari Rp80 triliun ke Rp147 triliun.
“Tapi anggaran Kemendikbud-Ristek di sini turun sekitar Rp15,7 triliun proporsi yang cukup besar. Kita melihat anggaran lain seperti Kemenag, transfer ke daerah, pembiayaan pendidikan dan dana abadi itu semuanya relatif stabil. Jadi ini mungkin dua pergerakan yang paling besar itu ada di belanja pusat di luar Kemendikbud-Ristek dan Kemenag juga pagu anggaran untuk Kemendikbud-Ristek,” tegas Nadiem.
Selain itu, pada SBPA (Surat Bersama Pagu Anggaran) 2025 ditetapkan alokasi anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik bidang pendidikan sebesar Rp13,87 triliun dan DAK non fisik bidang pendidikan sebesar Rp129,51 triliun.
Terdapat beberapa indikasi perubahan DAK fisik bidang pendidikan dengan adanya kebijakan revitalisasi sekolah yang akan dilaksanakan melalui anggaran Kementerian PUPR. (Z-9)
KEHADIRAN Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam pendampingan hukum (Legal Assistance) proyek pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek menuai perdebatan publik.
Jaksa Hadir Tujuh Orang Saksi dalam Sidang Nadiem Makarim
Dalih niat baik dalam program digitalisasi pendidikan tidak dapat dijadikan tameng hukum bagi Nadiem Makarim.
Pencarian Jurist Tan sudah berjalan maju. Berkas red notice sudah dikirim National Crime Bureau (NCB) Interpol Mabes Polri ke pihak Lyon, yang merupakan otoritas penegak hukum.
Pengakuan tersebut disampaikan Dhany saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan
Nadiem Makarim, menanggapi pengakuan sejumlah saksi dari jajaran Kemendikbudristek yang menyatakan pernah menerima uang. Nadiem mengaku terkejut dengan fakta persidangan tersebut.
Program di bidang pertanian juga turut menyumbang lapangan kerja baru.
Pemprov DKI dapat menjaga kesetabilan harga dan mengendalikan laju inflasi daerah di tengah dinamika global dan tantangan ekonomi nasional.
Tim Transisi Ngopeni Ngelakoni yang diberikan mandat untuk membentuk kerja sama.
Program MBG yang diinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN) ini dimulai sebelum 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Pemkot Tangerang hingga 2024 telah melakukan perbaikan 8.656 rumah tidak layak huni
PRESIDEN Prabowo Subianto sempat curhat soal program makanan bergizi gratis yang dianggap tidak masuk akal untuk dijalankan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved