Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa kehadiran Badan Gizi Nasional (BGN) akan memiliki peran tersendiri, khususnya terkait dengan persoalan penanganan stunting di Indonesia.
“Nanti (BGN) akan berperan sesuai dengan fungsinya,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (20/8).
Lebih lanjut, dia juga menekankan bahwa persoalan stunting saat ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga banyak faktor lain yang perlu diatasi secara bersama.
Baca juga : Badan Gizi Nasional Dibentuk Jokowi untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis
“Karena permasalahan stunting adalah bukan hanya maslaah kesehatan dan kita tahu intervensi spesifik itu terkait kesehatan tetapi ada intervensi sensitif yang peranannya 70% untuk penanganan stunting,” pungkas Siti Nadia.
Sebelumnya, Plt. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Dwi Puspasari mengatakan bahwa pihaknya saat ini sednag menyusun Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang merupakan amanah dari Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan maksud untuk melihat status gizi balita baik prevalensi stunting, wasting (gizi buruk), underweight (kekurangan berat badan), dan overweight (obesitas).
“Kemudian juga untuk mengukur indikator yang telah ditetapkan Perpres 72/2021 di mana terdapat 5 indikator sasaran intervensi spesifik yaitu ibu hami dapat TTD minimal 90 tab, ASI eksklusif (0-5 bulan), MPASI (6-23 bulan), balita dipantau tumbuh kembangnya, dan balita dapat IDL (imunisasi dasar lengkap). Sementara 6 indikator sensitif adalah KB pascasalin, akses air minum layak, akses sanitasi layak, kepemilikan JKN (PBI), keluarga risiko stunting dapat pendampingan, dan sasaran paham tentang stunting. Hal itu akan ada di dalam SSGI 2024,” pungkasnya.(H-2)
DIREKTUR Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) , Siti Nadia Tarmizi, memaparkan urgensi perbaikan sistem deteksi dini kanker payudara.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menegaskan imunisasi campak-rubella (MR) merupakan langkah paling efektif untuk mencegah penularan campak.
Iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan perlu naik setiap dua tahun guna mencegah defisit dan menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.
RI perkuat imunisasi dan surveilans usai 2 WNA Australia positif campak pasca-perjalanan dari Jakarta & Bandung. Cek detail kasus dan langkah Kemenkes di sini.
Penyakit Tidak Menular (PTM) kini mengintai usia produktif. Kenali gejala, data terbaru 2026, dan panduan deteksi dini untuk menjaga produktivitas masa depan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan dr. Piprim Basarah Yanuarso diberhentikan dari PNS karena pelanggaran disiplin.
Pemkab mengeklaim telah menyampaikan klarifikasi dan laporan mendalam saat agenda evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan anggaran bahan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp8–10 ribu per porsi. Sisa anggaran dialokasikan untuk operasional dan fasilitas SPPG.
BGN menegaskan dapur SPPG Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh bergantung pada sedikit supplier. UMKM, petani, peternak, dan nelayan lokal wajib dilibatkan sebagai pemasok.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
BGN menegaskan penghentian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga satu bulan di Bandarlampung bukan mekanisme normal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved