Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KEPALA Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa kehadiran Badan Gizi Nasional (BGN) akan memiliki peran tersendiri, khususnya terkait dengan persoalan penanganan stunting di Indonesia.
“Nanti (BGN) akan berperan sesuai dengan fungsinya,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (20/8).
Lebih lanjut, dia juga menekankan bahwa persoalan stunting saat ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga banyak faktor lain yang perlu diatasi secara bersama.
Baca juga : Badan Gizi Nasional Dibentuk Jokowi untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis
“Karena permasalahan stunting adalah bukan hanya maslaah kesehatan dan kita tahu intervensi spesifik itu terkait kesehatan tetapi ada intervensi sensitif yang peranannya 70% untuk penanganan stunting,” pungkas Siti Nadia.
Sebelumnya, Plt. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Dwi Puspasari mengatakan bahwa pihaknya saat ini sednag menyusun Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang merupakan amanah dari Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan maksud untuk melihat status gizi balita baik prevalensi stunting, wasting (gizi buruk), underweight (kekurangan berat badan), dan overweight (obesitas).
“Kemudian juga untuk mengukur indikator yang telah ditetapkan Perpres 72/2021 di mana terdapat 5 indikator sasaran intervensi spesifik yaitu ibu hami dapat TTD minimal 90 tab, ASI eksklusif (0-5 bulan), MPASI (6-23 bulan), balita dipantau tumbuh kembangnya, dan balita dapat IDL (imunisasi dasar lengkap). Sementara 6 indikator sensitif adalah KB pascasalin, akses air minum layak, akses sanitasi layak, kepemilikan JKN (PBI), keluarga risiko stunting dapat pendampingan, dan sasaran paham tentang stunting. Hal itu akan ada di dalam SSGI 2024,” pungkasnya.(H-2)
Sebanyak 13 provinsi belum mencapai target cakupan imunisasi bayi lengkap 90% dalam tiga tahun terakhir dan tren anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar meningkat signifikan.
BEBAN penyakit pneumonia di Indonesia masih tergolong tinggi, khususnya pada kelompok usia dewasa dan lansia, serta individu dengan penyakit penyerta.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, mengatakan bahwa kandungan gula garam dan lemak pada (GGL) pada makanan yang dikonsumsi ditengarai menjadi salah satu penyebab obesitas pada anak.
Rasio dokter di Indonesia hanya sekitar 0,60 hingga 0,72 dokter per 1.000 penduduk. Angka itu jauh di bawah standar WHO yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk.
Sebanyak 103 lokasi Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi proyek percontohan untuk kehadiran klinik dan apotek desa.
DIREKTUR Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan, Ina Agustina Isturini, mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga dalam penemuan kasus kusta di dunia pada 2023.
BGN sebut pekan depan akan ada penambahan penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) sejumlah 1,2 juta, total yang akan dilayani di pekan depan itu totalnya sudah hampir 7 juta.
Kolaborasi ini tidak hanya menyajikan makanan yang lezat dan sehat, tetapi juga membangun kebiasaan makan bergizi secara berkelanjutan.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10 ribu di Pulau Jawa lebih dari cukup.
POLRI akan melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan lembaga terkait lainnya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MGB) yang diusung oleh pemerintah.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengembangkan sistem pengawasan berlapis. Salah satunya untuk mencegah kejadian seperti keracunan MBG kembali terulang.
Bimbingan menghadirkan sejumlah pembicara ahli dari berbagai institusi dan organisasi, seperti Kemendikdasmen, Kemenkes, akademisi, Badan POM, dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved