Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
KEPALA Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa kehadiran Badan Gizi Nasional (BGN) akan memiliki peran tersendiri, khususnya terkait dengan persoalan penanganan stunting di Indonesia.
“Nanti (BGN) akan berperan sesuai dengan fungsinya,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (20/8).
Lebih lanjut, dia juga menekankan bahwa persoalan stunting saat ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga banyak faktor lain yang perlu diatasi secara bersama.
Baca juga : Badan Gizi Nasional Dibentuk Jokowi untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis
“Karena permasalahan stunting adalah bukan hanya maslaah kesehatan dan kita tahu intervensi spesifik itu terkait kesehatan tetapi ada intervensi sensitif yang peranannya 70% untuk penanganan stunting,” pungkas Siti Nadia.
Sebelumnya, Plt. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Dwi Puspasari mengatakan bahwa pihaknya saat ini sednag menyusun Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang merupakan amanah dari Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan maksud untuk melihat status gizi balita baik prevalensi stunting, wasting (gizi buruk), underweight (kekurangan berat badan), dan overweight (obesitas).
“Kemudian juga untuk mengukur indikator yang telah ditetapkan Perpres 72/2021 di mana terdapat 5 indikator sasaran intervensi spesifik yaitu ibu hami dapat TTD minimal 90 tab, ASI eksklusif (0-5 bulan), MPASI (6-23 bulan), balita dipantau tumbuh kembangnya, dan balita dapat IDL (imunisasi dasar lengkap). Sementara 6 indikator sensitif adalah KB pascasalin, akses air minum layak, akses sanitasi layak, kepemilikan JKN (PBI), keluarga risiko stunting dapat pendampingan, dan sasaran paham tentang stunting. Hal itu akan ada di dalam SSGI 2024,” pungkasnya.(H-2)
PEMERINTAH memastikan tunjangan khusus bagi dokter spesialis, utamanya yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) segera direalisasikan.
WAKIL Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini menempati posisi kedua di dunia dalam jumlah kasus Tuberkulosis (Tb), setelah India.
UNTUK mendukung dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas pemerintah memberikan tunjangan khusus bagoi dokter-dokter spesialis hingga subspesialis.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) RI merilis data terbaru mengenai tren kasus dan kematian akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia sepanjang tahun 2025.
Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja.
Di Indonesia, Survei Kesehatan 2023 mencatat sekitar 6,7 juta penduduk terinfeksi hepatitis B dan 2,5 juta terinfeksi hepatitis C.
BADAN Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan investigasi dan pengecekan mendalam terkait temuan belatung pada Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Klamasen, Sorong, Papua Barat Daya.
BGN sebut pekan depan akan ada penambahan penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) sejumlah 1,2 juta, total yang akan dilayani di pekan depan itu totalnya sudah hampir 7 juta.
Kolaborasi ini tidak hanya menyajikan makanan yang lezat dan sehat, tetapi juga membangun kebiasaan makan bergizi secara berkelanjutan.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10 ribu di Pulau Jawa lebih dari cukup.
POLRI akan melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan lembaga terkait lainnya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MGB) yang diusung oleh pemerintah.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengembangkan sistem pengawasan berlapis. Salah satunya untuk mencegah kejadian seperti keracunan MBG kembali terulang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved