Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KEMENTERIAN Kesehatan secara resmi akan melaksanakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun ini di 514 kabupaten atau kota dan 38 provinsi. Dalam pelaksanaannya, SSGI 2024 berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta lembaga survei swasta.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan bahwa berbicara mengenai gizi, tentunya tidak terlepas dari empat indikator gizi balita yaitu stunting, wasting (gizi buruk), underweight (kekurangan berat badan), dan tidak kalah penting overweight atau obesitas.
Baca juga : Kemenkes Konfirmasi 88 Kasus Mpox hingga 17 Agustus 2024
Pemerintah, ujar dia, telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Oleh karena itu, sambung dia, berbagai upaya percepatan penurunan stunting telah dilakukan dengan mengoptimalkan program intervensi spesifik dan sensitif.
“Selain itu, survei untuk menyediakan data akurat tentang gizi balita juga kita lakukan karena dengan survei ini, kita bisa melihat bahwa lima tahun terakhir prevalensi stunting di Indonesia, kita harapkan terus menurun walaupun capaian kita pada 2023 baru di angka 21,5%,” ungkapnya dalam Kick Off Meeting Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 di Kantor Kemenkes, Jakarta, Selasa (20/8).
Lebih lanjut, pada tahun ini Dante mengatakan bahwa Kemenkes kembali melaksanakan SSGI di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, desa, kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, serta mitra pembangunan.
Baca juga : Kemenkes Akui Akses terhadap Sejumlah Obat Kanker Masih Terbatas
“Secara teknis SSGI 2024 ini tidak eksklusif lagi diselenggarakan hanya oleh Kementerian Kesehatan, tetapi melibatkan BPS, BRIN, lembaga survei swasta dan lainnya,” kata Dante.
Melalui acara ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memahami mekanisme pelaksanaan SSGI 2024 dan berkomitmen untuk melaksanakan survei ini sesuai pedoman. Dante berharap seluruh kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten, dan kota dapat mengawal pelaksanaan survei ini dan memastikan prosesnya berjalan secara lancar.
“Hari ini adalah momentum yang sangat penting bagi kita semua. Survei yang akan kita laksanakan bukan sekadar tugas, melainkan tanggung jawab besar yang harus kita lakukan untuk masa depan bangsa. Status gizi masyarakat adalah cerminan kesehatan dan kualitas hidup bangsa ini. Oleh karena itu hasil survei ini akan menjadi dasar bagi kebijakan program-program kita di masa yang akan datang,” tuturnya.
Baca juga : Kemenkes Siapkan 12 Laboratorium untuk Pemeriksaan Mpox
“SSGI ini adalah sebuah langkah bersama, di mana dalam setiap langkahnya adalah langkah menuju Indonesia yang lebih sehat dan lebih sejahtera. Dengan kebersamaan dan kerja keras kita, saya yakin bisa memberikan kontribusi bagi kesehatan bangsa ini untuk mewujudkan visi Indonesia emas 2045,” sambung Dante.
Di tempat yang dama, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kemenkes, Syarifah Liza Munira menambahkan melalui SSGI ini, Indonesia dapat memotret gambaran status gizi balita yaitu stunting, wasting, underweight dan overweight sampai dengan tingkat kabupaten atau kota.
“Kita juga akan mengumpulkan data mengenai faktor determinan dari status gizi yaitu antara lain mengenai ASI, makanan pendamping ASI, imunisasi, penyakit infeksi pada balita, sampai dengan kesehatan lingkungan, serta status gizi ibu,” ucap Syarifah. (H-3)
MoU ini mencakup penyelenggaraan kegiatan penelitian, pemanfaatan data dan informasi kesehatan, hingga penggunaan material hayati dalam riset bioteknologi.
Setiap negara memiliki karakteristik tersendiri dalam membentuk regulasi, termasuk mempertimbangkan aspek ekonomi dan ketenagakerjaan.
Kemenkes mengingatkan masyarakat agar siaga terhadap berbagai penyakit yang bisa muncul saat peralihan musim seperti saat ini, salah satunya demam berdarah dengue atau DBD
Pemerintah Indonesia berupaya mengeliminasi kusta karena kusta merupakan penyakit yang seharusnya sudah tidak ada lagi.
DIREKTUR Penyakit Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Ina Agustina menyampaikan, 76% kasus HIV di Indonesia terkonsentrasi di 11 provinsi prioritas.
Kemenkes mencatat pada Maret 2025 sebanyak 356.638 orang dengan HIV (ODHIV) dari total estimasi 564 ribu ODHIVÂ yang harus ditemukan pada 2025 untuk segera diberi penanganan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved