Anggaran Selangit, Badan Gizi Nasional Diusulkan Turut Serta Kembangkan UMKM

PENGAMAT kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Lisman Manurung mengusulkan Badan Gizi Nasional bekerja dengan prinsip kolaborasi dalam skema public private partnership mengingat dana yang diemban sebuah lembaga baru tersebut mencapai Rp71 triliun. Dengan angka tersebut juga diharapkan bisa turut serta mengembangkan UMKM.

"Alasannya, mitra mereka banyak di sektor industri pangan dan mitra internasional. Bahkan jika perlu, sasaran badan ini kalau bisa sukses untuk mendorong peran UMKM," kata Lisman saat dihubungi, Senin (19/8).

Jika UMKM dilibatkan sejak dari awal, maka capaian badan ini tidak saja birokrasi pemerintah kabupaten/kota tetapi bangkitnya sektor industri pangan bergizi. Jadi bukan jadi beban APBN, tetapi dapat menggeliat kan jutaan UMKM dalam urusan gizi.

Baca juga : Dukung Pengentasan Stunting Suku Baduy, Universitas Indonesia Inisiasi Gerakan Sumbang Gizi di Desa Kanekes

Selain itu, menurutnya tantangan pertama dalam pembentukan badan baru tersebut merupakan proses administrasi apalagi target pelaksanaan program makanan bergizi gratis dijanjikan terlaksana pada 2 Januari 2024.

"Secara proses administrasi tentu ada. Namun pokok permasalahannya sudah menggelinding di dialog bahkan adu argumen kebijakan publik tentang makan siang bergizi telah meluas sejak era kampanye Prabowo-Gibran. Jadi mungkin road map problem solvingnya sudah di atas meja," ujar dia.

Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, Hari Ini (19/8). Pelantikan tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 94P Tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.

Ia menjelaskan berdasarkan terminologi, gizi dan pangan mempunyai konteks yang berbeda dan krisis gizi dan krisis pangan beda. Krisis pangan tidak lagi merupakan ancaman, karena ragam pangan tersedia. Namun di kalangan penduduk pra sejahtera, krisis gizi menimbulkan generasi yang mudah ngantuk di saat belajar, rentan sakit serta ber IQ rendah.

"Kita di peringkat terendah di dunia terkait Indeks IQ. Oleh karena itu, agar sasaran yang dituju lebih clear dan fokus, kebijakan gizi nasional mendesak untuk diurus satu lembaga non kementerian," pungkasnya. (H-2)