Badan Gizi Nasional Perlu untuk Kelola Program Prabowo

PENGAMAT kebijakan kesehatan, Hermawan Saputra mengatakan pembentukan Badan Gizi Nasional dalam rangka merealisasikan program makan bergizi gratis dari Prabowo-Gibran, harus terorganisir dengan baik mulai dari struktur, sumber daya manusia (SDM) hingga perencanaan dan pelaksanaan konsep.

“Diharapkan kampanye makan bergizi gratis yang nantinya akan dikelola dan diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional nanti itu dapat mengedepankan aspek kesehatan, bagaimana agar pengelolaan gizi itu berdampak kepada perkembangan kognisi, imunitas dan tumbuh kembang anak,” katanya kepada Media Indonesia pada Minggu (18/8).

Hermawan menekankan pengelolaan program makan bergizi gratis melalui Badan tersebut juga harus terarah dan transparan. Menurutnya, hal yang tak kalah penting adalah para dewan pengarah yang ditempatkan pada Badan Gizi Nasional harus berasal dari kalangan ahli yang mengerti kajian gizi dan kesehatan masyarakat.

Baca juga : RAPBN 2025 Difokuskan untuk Bayar Janji Kampanye Prabowo-Gibran

“Pembentukan Badan ini sebagai transisi persiapan untuk pemenuhan kampanye presiden dan wakil presiden terpilih, tentu saja pengelolaannya harus terarah. (Badan) Ini harus menjadi konsern secara konsep oleh ikatan ahli gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Menurut Hermawan, permasalahan perbaikan gizi dan pencegahan stunting harus mengutamakan aspek kesehatan masyarakat secara luas dengan menerapkan kebijakan komprehensif mulai dari kesehatan ibu pranikah, kehamilan, persalinan, pemberian nutrisi hingga pola asuh.

“Aspek kesehatan harus diutamakan dengan melibatkan para ahli kesehatan, sehingga jangan sampai terdegradasi dengan kepentingan politik dan sosial tanpa tahu arah kesehatan dan produktivitas dari program perbaikan gizi ini. Perencanaannya harus terarah dan terorganisasi dengan baik,” jelasnya.

Baca juga : NasDem Merapat ke KIM, Sistem Presidensial Prabowo Semakin Kuat

Selain itu, Hermawan mengungkapkan agar Badan Gizi Nasional tak hanya dipandang sebagai aspek penanggulangan penyakit, melainkan harus dimaknai secara lebih luas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas SDM nasional

“Badan Gizi Nasional ini jangan sampai dikelola seperti halnya penanggulangan penyakit, karena ini bukan hanya semata-mata mengenai penyakit, tapi lebih kepada aspek help protection atau perlindungan dan peningkatan produktivitas,” imbuhnya.

Layaknya pemerintah Jepang yang menerapkan perbaikan gizi anak lewat program makan siang gratis di sekolah, Hermawan berharap program serupa juga dapat berhasil diterapkan di Indonesia untuk menghasilkan generasi muda yang cerdas dan sehat.

“Sehingga di masa Indonesia berusia 100 tahun atau menuju Indonesia 2045, kita akan memiliki anak dan remaja yang sehat karena dari sekarang diberi intervensi sehingga bisa menjadi generasi unggul dengan tumbuh kembang baik, kemandirian, integritas, kapasitas dan produktivitas di masa datang, orientasinya harus ke sana,” pungkasnya. (S-1)