Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) sampai dengan saat ini telah memberikan surat peringatan kepada 90 perusahaan yang terindikasi wilayahnya terbakar. Selain memberikan peringatan Gakkum KLHK juga telah menyegel 7 lokasi perusahaan.
"Saat ini kami sedang mendalami 13 perusahaan yang terindikasi lalai dan atau sengaja wilayah konsesinya terbakar. Peningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla) ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap terjadinya transboundary haze (Pencemaran Asap Lintas Batas Negara)," kata Direktur Jenderal Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani, Rabu (7/8).
Ia menjelaskan, pihaknya terus memantau dan memerintahkan Tim Gakkum KLHK yang berada di seluruh UPT Balai Gakkum Wilayah seluruh Indonesia untuk berkoordinasi dan melakukan penyegelan di beberapa lokasi terjadinya karhutla yang telah terpantau oleh Center of Intelligence Gakkum LHK di Jakarta.
Baca juga : KLHK Dorong Penetapan Status Siaga Darurat Karhutla di Kalimantan Timur
Ia juga menegaskan akan menindak secara tegas perusahaan yang terbukti melakukan karhutla mulai dari memberikan sanksi administrasi, melakukan
gugatan perdata hingga pidana.
Hal tersebut diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan perubahanya dan Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perubahannya dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) serta Pasal 78 ayat (3) UU No 41 Tahun 1999 yang menegaaskan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Ia mengungkapkan, pengendalian karhutla merupakan upaya yang sangat strategis untuk mencegah terjadinya kabut asap lintas batas negara yang
dapat berdampak buruk dan merugikan banyak pihak. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku karhutla sangat penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
Baca juga : Setelah Sumsel, KLHK Segel Perusahaan di Kalimantan karena Karhutla
"Kami tidak akan ragu untuk memberikan sanksi kepada korporasi atau masyarakat yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan," tegas Rasio.
Hal itu, kata Rasio, sesuai dengan arahan Menteri LHK Siti Nurbaya pada seluruh jajaran KLHK untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya
karhutla karena saat ini indonesia masih masa El Nino. Dalam kunjungan Menteri LHK ke wilayah IKN pada 31 Juli 2024, menekankan kepada seluruh UPT Kementerian LHK dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk selalu melakukan monitoring terhadap hotspot yang terjadi dan melakukan koordinasi intensif dengan berbagai stakeholder dan masyarakat dalam upaya penanggulangan Karhutla, terutama di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).
Khusus Wilayah Kalimantan, Gakkum KLHK telah melakukan groundcheck hotspot di 11 lokasi yang terjadi di beberapa wilayah di Kalimantan, dengan luasan kurang lebih 2.281,11 ha dan 7 lokasi telah dilakukan penyegelan 4 lokasi PT AAN, PT.SSS, PT CTB, PT CMI dan 3 lokasi lahan masyarakat.
Baca juga : KLHK Segel Perusahaan Milik Singapura karena Lahan Terbakar
"Penyegelan dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan titik hotspot yang diperoleh dari Center of Intelligence Gakkum KLHK. Rasio mengungkapkan penyegelan ini merupakan langkah awal penegakan hukum yang akan dilakukan terhadap kasus karhutla," ujarnya.
Gakkum KLHK, tegas Rasio, terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya.
"Sampai saat ini jumlah hotspot di wilayah Kalimantan sebanyak 198 hotspot. Sementara total luas lahan terbakar pada periode 1 januari-30 juni 2024 sebesar 15.582,39 hektare," ungkap Rasio.
Baca juga : KLHK Segel Enam Lokasi Karhutla di Sumatra Selatan
Dikatakannya, untuk mencegah meluasnya karhutla di berbagai wilayah di Indonesia, sepanjang tahun 2024 pemerintah telah melakukan upaya
menjatuhkan air pada titik panas di area yang terbakar dengan teknik water bombing menggunakan 6 pesawat sebanyak 29 kali dengan total air 4.685.000 liter dan melakukan operasi modifikasi cuaca menggunakan 5 pesawat sebanyak 106 kali dengan total garam yang ditabur sebanyak 87.600 Kg.
Ia juga mengingatkan kembali bahwa setiap pemegang konsesi memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga konsesinya atas terjadinya karhutla, oleh karena meminta semua perusahaan pemegang konsesi yaitu konsesi hutan, perkebunan dan pertambangan untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan.
"Dan pemandaman dan melaporkannya kepada Dirjen Gakkum KLHK," pungkasnya.(H-2)
Pengungkapan kasus ini berawal dari penghentian penyelundupan 16 ekor cucak hijau pada 5 Mei 2021 dan 359 ekor berbagai jenis burung 18 Juni 2021.
PENETAPAN GC sebagai tersangka merupakan hasil kerja keras tim penyidik Gakkum KLHK selama kurang lebih satu bulan dan kasusnya segera dinaik ke persidanagan.
Dalam kasus ini Gakkum KLHK mengamankan barang bukti berupa 1 truk dan 9 meter kubik kayu gergajian ilegal.
Tim operasi mengamankan 2 unit alat berat, 8 unit dump truck, menyegel areal stockpile dan alat pengolahan bijih bauksit, serta memasang papan larangan di areal tambang PT YBP.
BALAI Gakkum KLHK Wilayah Sumatera bersama BKSDA dan Polda Aceh menangkap 3 orang penjual kulit harimau sumatera di Aceh.
Kasus berawal dari penangkapan saat Operasi Gabungan oleh Balai Gakkum Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah I Makassar Oktober lalu.
Penetapan legalitas hutan adat mengutamakan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah berkepanjangan di kemudian hari.
SEJAK lima tahun terakhir, pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap redistribusi aset melalui program Reforma Agraria.
Masyarakat adat yanMasyarakat yang masih mengandalkan tradisi turun-temurun dalam pengelolaan hutan adat sering kali tidak berdaya saat menghadapi kepentingan pihak eksternal
Kawasan gunung tampak gundul. Pohonpohon ditebang, lubang-lubang bekas galian tambang pun terlihat jelas.
PADA 2020 berdasarkan data KLHK luas hutan di seluruh Indonesia mencapai 95,6 juta hektare.
PAVILIUN Indonesia memaparkan sejumlah upaya pengendalian perubahan iklim dan keberhasilannya di ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP-24) di Katowice, Polandia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved