Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
UNIVERSITAS Syiah Kuala (USK) menerima kunjungan audiensi dari Forum Komunikasi Keuchik Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, Aceh pada Senin (5/8). Kehadiran para Keuchik (Kepala Desa) itu dalam rangka Konsultasi Ketahanan Pangan Gampong (Desa) yang berlangsung di Ruang VIP AAC Dayan Dawood.
Para keuchik dari berbagai gampong (desa) yang hadis itu di antaranya adalah Saifuddin Keuchik Gampong Araih, Dzul Azdhar keuchik Geulumpang dan Rusyidi, S.Pd keuchik Blang Cut. Lalu Mukhli M. Ali keuchik Teumpen, Dedi Safrizal keuchik Meunasah Kandang, Mahdi Amni keuchik Arusan serta Nazarullah keuchik Tanjong Krueng.
Ikut hadir juga Yusmaini, S.TP selaku Konsultan Pendamping Desa Kecamatan Kembang Tanjong. Tujuan kedatangan mereka untuk meminta arahan, dan masukan akademisi USK terkait cara pengoptimalan pengelolaan Dana Desa untuk program ketahanan pangan gampong.
Baca juga : Kadis PMD Sulsel Tegaskan SE Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan tidak Wajib dan tidak Mengikat
"Bagaimana cara mengoptimalkan dana desa untuk program ketahanan pangan gampong, agar lebih membantu masyarakat dan perangkat desa dalam
meningkatkan ketahanan pangan yang ada di gampong," ujar salah seorang perwakilan keuchik.
Kunjungan pempin di tingkat desa itu diterima oleh Direktur Direktorat Prestasi dan Kewirausahaan USK, Dr. Rahmat Fadhil, S.TP., M.Sc, serta Koordinator Program Penguatan Kapasitas (PPK) Organisasi. Ada juga koordinator Kemahasiswaan (Ormawa) USK sekaligus Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) USK, Dr. drh. Faisal Jamin, M.Si.
"Paling kurang ada tiga aspek harus diperhatikan dalam pengelolaan dana desa, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas
pendidikan dan peningkatan sosial," jawab kata Rahmat Fadhil, Direktur Direktorat Prestasi dan Kewirausahaan USK.
Baca juga : Banggar DPR Dorong Kebijakan TKDD Topang Ketahanan Pangan
Adapun Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) USK, Dr. drh. Faisal Jamin menyatakan, pihaknya siap membantu gampong-gampong dalam rangka peningkatan ketahanan pangan. Itu seperti melalui kegiatan PPK Ormawa dan kegiatan pengabdian lainnya, dengan komitmen antara pihak gampong dan USK.
Pertemuan antara kepala desa di Aceh dan akademisi USK itu diwarnai tukar pikiran dan berbagi pandangan. Menurut para pimpinan yang berhubungan langsung dengan rakyat itu, selama ini program ketahanan pangan lebih berfokus kepada pengadaan atau pembangunan infrastruktur saja.
Karena itu pihak Forum Keuchik meminta saran, selain pembangunan infrastruktur apakah ada program lain mampu meningkatkan produktivitas
lahan pertanian yang tersedia di gampong tersebut.
Pihak USK tak lupa mengingatkan, bahwa pentingnya melihat potensi gampong terlebih dahulu sebelum menetapkan suatu program. Berikutnya perlu ada diskusi dan musyawarah yang mendalam dengan masyarakat gampong.
Itu untuk menentukan program yang relevan dan optimal agar dapat meningkatkan ketahanan pangan gampong. (H-2)
Festival Pangan dan Cipta Menu Bergizi di Desa Sumerta Kelod, Denpasar, Bali.
Kepala Badan Bahasa Hafidz Muksin yakin bahwa literasi soal pangan akan membantu membangun ekosistem pangan yang berkelanjutan.
"Pengakuan adalah pondasi penting dari upaya perlindungan dan pemajuan hak Masyarakat Adat,"
Peternak memanen telur ayam di Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan.
Kemampuannya tumbuh di berbagai jenis tanah dan ketahanannya terhadap kondisi cuaca ekstrem menjadikannya pilihan ideal untuk daerah rawan pangan.
LANGKAH nyata reformasi perberasan Indonesia terus dilakukan melalui langkah nyata pemerintah guna mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan.
Apabila kopdes tidak dikelola dengan baik, hal tersebut akan berdampak terhadap dana desa yang menjadi opsi jaminan apabila kopdes mengalami gagal bayar.
Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta memanfaatkan media sosial untuk menyiarkan rapat-rapat resminya secara langsung.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
Aksi tersebut, memanas lantaran kepala desa tidak bertanggung jawab berkaitan dengan anggaran dana desa (DD), dana langsung tunai (DLT) tahun 2023.
penggunaan dana desa, untuk menjamin koperasi desa gagal bayar, memicu kekhawatiran sejumlah kepala desa.
Dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dana desa tahun anggaran 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved