Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
UNIVERSITAS Syiah Kuala (USK) menerima kunjungan audiensi dari Forum Komunikasi Keuchik Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, Aceh pada Senin (5/8). Kehadiran para Keuchik (Kepala Desa) itu dalam rangka Konsultasi Ketahanan Pangan Gampong (Desa) yang berlangsung di Ruang VIP AAC Dayan Dawood.
Para keuchik dari berbagai gampong (desa) yang hadis itu di antaranya adalah Saifuddin Keuchik Gampong Araih, Dzul Azdhar keuchik Geulumpang dan Rusyidi, S.Pd keuchik Blang Cut. Lalu Mukhli M. Ali keuchik Teumpen, Dedi Safrizal keuchik Meunasah Kandang, Mahdi Amni keuchik Arusan serta Nazarullah keuchik Tanjong Krueng.
Ikut hadir juga Yusmaini, S.TP selaku Konsultan Pendamping Desa Kecamatan Kembang Tanjong. Tujuan kedatangan mereka untuk meminta arahan, dan masukan akademisi USK terkait cara pengoptimalan pengelolaan Dana Desa untuk program ketahanan pangan gampong.
Baca juga : Kadis PMD Sulsel Tegaskan SE Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan tidak Wajib dan tidak Mengikat
"Bagaimana cara mengoptimalkan dana desa untuk program ketahanan pangan gampong, agar lebih membantu masyarakat dan perangkat desa dalam
meningkatkan ketahanan pangan yang ada di gampong," ujar salah seorang perwakilan keuchik.
Kunjungan pempin di tingkat desa itu diterima oleh Direktur Direktorat Prestasi dan Kewirausahaan USK, Dr. Rahmat Fadhil, S.TP., M.Sc, serta Koordinator Program Penguatan Kapasitas (PPK) Organisasi. Ada juga koordinator Kemahasiswaan (Ormawa) USK sekaligus Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) USK, Dr. drh. Faisal Jamin, M.Si.
"Paling kurang ada tiga aspek harus diperhatikan dalam pengelolaan dana desa, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas
pendidikan dan peningkatan sosial," jawab kata Rahmat Fadhil, Direktur Direktorat Prestasi dan Kewirausahaan USK.
Baca juga : Banggar DPR Dorong Kebijakan TKDD Topang Ketahanan Pangan
Adapun Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) USK, Dr. drh. Faisal Jamin menyatakan, pihaknya siap membantu gampong-gampong dalam rangka peningkatan ketahanan pangan. Itu seperti melalui kegiatan PPK Ormawa dan kegiatan pengabdian lainnya, dengan komitmen antara pihak gampong dan USK.
Pertemuan antara kepala desa di Aceh dan akademisi USK itu diwarnai tukar pikiran dan berbagi pandangan. Menurut para pimpinan yang berhubungan langsung dengan rakyat itu, selama ini program ketahanan pangan lebih berfokus kepada pengadaan atau pembangunan infrastruktur saja.
Karena itu pihak Forum Keuchik meminta saran, selain pembangunan infrastruktur apakah ada program lain mampu meningkatkan produktivitas
lahan pertanian yang tersedia di gampong tersebut.
Pihak USK tak lupa mengingatkan, bahwa pentingnya melihat potensi gampong terlebih dahulu sebelum menetapkan suatu program. Berikutnya perlu ada diskusi dan musyawarah yang mendalam dengan masyarakat gampong.
Itu untuk menentukan program yang relevan dan optimal agar dapat meningkatkan ketahanan pangan gampong. (H-2)
Petani memanen padi di area persawahan Desa Wonojoyo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meresmikan Embung Karangjati di Blora. Embung senilai Rp8,5 miliar ini diproyeksikan mengairi 40 hektare lahan dan tingkatkan panen petani.
Prabowo Subianto memanggil Zulkifli Hasan dan Bahlil Lahadalia ke Istana membahas ketahanan pangan dan pasokan energi menyusul krisis Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz.
BPS melaporkan luas panen padi Januari 2026 naik 35,72% dengan produksi 3,04 juta ton GKG. Namun, potensi panen Februari–April 2026 diperkirakan menurun dibanding tahun lalu.
Sejumlah siswa mengemas sayuran pakcoy hasil budidaya dengan metode hidroponik di SMK Pawyatan Daha 2, Kota Kediri, Jawa Timur.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai keputusan memotong alokasi dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mencederai rasa keadilan masyarakat desa
KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan ini berkaitan dengan rencana pengisian 600 lebih formasi perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved