Sekolah Harus Pahami Relasi Kuasa untuk Mencegah Perundungan

RELASI kuasa menjadi kata kunci yang paling penting dipahami dalam menghadapi perundungan di sekolah. Untuk itu, sekolah pertama-tama harus mengajarkan tentang posisi guru maupun anak dalam relasi kuasa.

Hal itu disampaikan Ketua Jaminan Mutu Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik UGM Dody Wibowo dalam kegiatan Workshop Manajemen Konflik Berbasis Sekolah (MKBS) dalam rangkaian Kongres HUT Partai NasDem di Auditorium Ki Hajar Dewantara, Akademi Bela Negara NasDem, Jakarta Selatan, Senin (5/8).

"Kalau kita mau melihat kenapa ada kekerasan terjadi di manapun, pasti ada pola bahwa yang melakukan tindak kekerasan atau melakukan perundungan pasti dia memiliki kuasa lebih besar dibanding korbannya. Bentuk kuasanya bisa macam-macam, entah dia lebih pintar, lebih kaya, badannya lebih besar," papar Dody.

Baca juga : Materi Perubahan Iklim Perlu Dimasukkan dalam Kurikulum SD Hingga Perguruan Tinggi

Untuk itu, lanjutnya, yang harus diajarkan kepada mereka yang memiliki kuasa lebih besar agar menggunakan kuasa itu untuk kebaikan. "Ketika Anda menjadi orang-orang yang sadar tentang apa itu kuasa, ini yang seharusnya kita ajarkan di sekolah, melalui berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Bisa melalui mata pelajaran, melalui kegiatan ekstrakurikuler, apa pun," jelasnya.

Setiap orang dalam satuan pendidikan diminta menyadari di mana posisi dia berada dibanding orang lain. "Ini yang harus diajarkan pertama. Bukan mengajarkan tentang 'ayok anak-anak saling menyayangi'. Itu penting, tetapi kalau anak-anak gak sadar tentang ini (relasi kuasa), sulit," kata Dody. Selama guru sudah paham tentang kuasa tersebut, ujarnya, ia pasti bisa mengajarkan hal itu itu sesuai dengan tingkat pemahaman anak-anak. "Ada banyak cara untuk menyederhanakan mengajarkan kuasa kepada siswa," tuturnya.

Dody mengatakan bahwa yang harus diperbaiki pertama adalah orang-orang yang bertugas mengimplementasikan aturan-aturan terkait penanganan atau pencegahan kekerasan di sekolah.

Baca juga : Perundungan Tewaskan Siswa SMPN Kota Batu hanya Satu Pelaku Ditahan

Ia mencontohkan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Namun implementasinya dirasa masih belum optimal sehingga kekerasan di sekolah masih tinggi.

Dody mengatakan sekolah terkadang masih gagap atau tidak tahu bagaimana mencegah dan menangani aksi kekerasan. "Saya pernah mendampingi mahasiswa yang melakukan penelitian tentang kasus perundungan di salah satu sekolah di Yogyakarta. Penelitian dilakukan di SMP yang memiliki status Sekolah Ramah Anak. Bahkan dengan status itu kejadian perundungan banyak sekali. Kejadian perundungan antarsiswa dilakukan di depan guru tanpa gurunya melakukan interogasi," paparnya.

"Selama orang-orang yang punya tanggung jawab mengimplementasikan itu belum memahami tentang relasi kuasa, pasti tidak akan jalan," jelasnya.

Setelah selesai membenahi sekolah terkait perundungan, sekolah juga harus harus bergerak dengan orangtua. Menurutnya, pembelajaran yang ada di rumah dan di sekolah harus sejalan.

"Saya sering menemukan anak di sekolah bermasalah tapi sebenarnya bukan di sekolah, guru-gurunya sudah oke. Tapi ternyata sumbernya ada di rumah. Orangtua harus dipaksa untuk mau bekerja sama karena kalau enggak Anda hanya bekerja sendiri," pungkasnya. (S-1)