Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
BULAN Agustus tidak hanya diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Di bulan ini juga memperingati Hari Dharma Wanita Nasional, tepatnya pada 5 Agustus.
Peringatan hari awal terbentukany organisasi Dharma Wanita ini memberikan kesempatan kesempatan bagi para perempuan untuk berkumpul, belajar, dan mengembangkan diri.
Lantas apa itu Dharma Wanita? Serta apa tugas Dharma Wanita? Untuk mengetahui lebih banyak informasi tentang Dharma Wanita, simak ulasan lengkapnya berikut ini:
Baca juga : Lirik Hymne dan Mars Dharma Wanita
Dharma Wanita Persatuan (DWP) adalah organisasi yang dibentuk untuk mendukung kesejahteraan anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Organisasi ini resmi didirikan pada 5 Agustus 1974, selama masa Orde Baru, oleh Ketua Dewan Pembina KORPRI saat itu, Amir Machmud, dengan inisiatif dari Tien Soeharto, Ibu Negara saat itu. Awalnya dikenal sebagai Dharma Wanita, organisasi ini berfokus pada istri-istri PNS serta anggota ABRI dan pegawai BUMN.
Setelah era Reformasi 1998, organisasi ini mengalami perubahan signifikan dengan menghilangkan unsur politik dan bertransformasi menjadi entitas sosial yang independen dan demokratis. Nama organisasi diubah menjadi Dharma Wanita Persatuan untuk mencerminkan Kabinet Persatuan Nasional di bawah Presiden Abdurrahman Wahid.
Sejarah Dharma Wanita Persatuan dimulai pada 5 Agustus 1974, dengan keanggotaan yang mencakup istri-istri PNS, anggota ABRI, dan pegawai BUMN. Organisasi ini didirikan untuk mendukung kesejahteraan keluarga pegawai pemerintah, dengan fokus pada peran perempuan dalam mendampingi suami mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri.
Baca juga : Gaji PNS Agustus 2024, Cek di Sini Apakah Ada Kenaikan untuk Golongan I dan II?
Tahun 1998, di tengah gelombang reformasi politik, Dharma Wanita mengalami perubahan besar. Organisasi ini beralih menjadi lembaga sosial yang non-politik, menjauhkan diri dari unsur politik dan lebih berfokus pada aspek sosial dan budaya. Perubahan ini ditetapkan dalam Munas Luar Biasa pada 6-7 Desember 1999, yang antara lain meliputi:
Dharma Wanita Persatuan kini merupakan salah satu ormas perempuan terbesar di Indonesia dan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, organisasi ini bertujuan untuk:
Tugas utama Dharma Wanita meliputi:
Selain itu, organisasi ini juga mengikuti ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 mengenai sumber keuangan, yang mencakup iuran anggota, bantuan masyarakat, hasil usaha ormas, dan bantuan dari pihak asing, serta anggaran negara.
Melalui Musyawarah Nasional IV pada 12-13 Desember 2019, Dharma Wanita Persatuan terus beradaptasi dengan tuntutan pembangunan nasional dan memperkuat perannya dalam pembangunan sosial serta ekonomi bangsa. Dengan komitmen yang terus diperbarui, Dharma Wanita tetap menjadi kekuatan penting dalam memajukan kesejahteraan perempuan dan masyarakat secara umum. (Z-3)
Ketua DWP Franka Franklin Makarim, berperan aktif dalam membuka lapangan pekerjaan bagi perempuan melalui perusahaan Tulola Jewelry, yang memberikan pekerjaan dan pelatihan keterampilan.
Dharma Wanita Persatuan (DWP) memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan bangsa dan pemberdayaan perempuan serta keluarga di Indonesia.
Tidak semua orang dapat menjadi anggota Dharma Wanita, ini syarat dan siapa saja yang bisa menjadi anggota Dharma Wanita Persatuan.
Memperingati Hari Dharma Wanita Nasional, ini Ini lirik dari mars dan hymne Dharma Wanita Persatuan.
Dharma Wanita fokus pada peningkatan kesejahteraan dan pengetahuan anggotanya melalui berbagai kegiatan.
Logo organisasi ini terdiri dari komponen seperti bunga melati, padi, kapas, rantai, dan buku, masing-masing melambangkan nilai-nilai dan tujuan Dharma Wanita.
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH resmi menghapus tunjangan komunikasi atau uang pulsa hingga uang saku untuk rapat bagi ASN, menurut pengamat kebijakan ini tepat di tengah efisiensi
ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.
KETUA Umum Koordinator Nasional Ikatan Guru Sertifikasi Swasta (IGSS) PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) Indonesia Eka Wahyuni mengatakan bahwa permasalahan guru tidak kujung usai.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menjamin tak akan lagi ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima bantuan sosial (bansos) di tahun 2025.
Tito menekankan seharusnya setiap kepala daerah memiliki pemikiran ihwal strategi memperoleh pendapatan yang besar. Sehingga, daerah tersebut dapat berkembang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved