Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH akan memperhatikan isu publik yang berkembang di media sosial untuk menyusun strategi komunikasi. Penyusunan strategi komunikasi tersebut diharapkan melahirkan berbagai kebijakan dan program pemerintah agar tepat sasaran dan efektif.
“Penyusunan strategi komunikasi yang efektif (oleh humas pemerintah) tidak bisa lepas dari isu publik yang beredar luas di media sosial, mengingat media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari,” ujar Direktur Tata Kelola Dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Direktur TKKKP Kominfo), Hasyim Gautama, dikutip di Jakarta Jumat (26/7).
Hasyim mengatakan, ada beberapa alasan mengapa monitoring isu di media sosial menjadi penting dilakukan oleh humas pemerintah. Pertama, media sosial memungkinkan kita untuk mendapatkan gambaran nyata tentang apa yang dirasakan oleh masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan tindakan pemerintah.
Baca juga : Praktisi Kehumasan Dituntut Lincah dan Adaptif di Era Transformasi Digital
“Dengan memantau sentimen publik, pemerintah dapat menilai reaksi masyarakat dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan Masyarakat,” tuturnya.
Kedua, isu yang muncul di media sosial sering kali menjadi indikasi awal dari potensi krisis atau masalah yang lebih besar. Dengan memahami tren ini, humas pemerintah diharapkan dapat mengambil tindakan preventif sebelum masalah tersebut menjadi lebih besar dan sulit diatasi.
Ketiga, media sosial memberikan pemerintah kemampuan untuk berkomunikasi secara langsung dengan warga negara, menyampaikan informasi penting, mengklarifikasi kebijakan, dan menanggapi pertanyaan atau kekhawatiran masyarakat dengan cepat dan efisien.
Baca juga : Kominfo Gelar Bimtek Optimalkan Humas Pemerintah Hadapi Krisis Komunikasi
“Oleh karena itu, monitoring isu publik di media sosial menjadi penting sebagai bahan penyusunan strategi komunikasi publik pemerintah yang efektif,” jelas dia.
Lebih lanjut Hasyim mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kominfo pada 2023, didapatkan fakta bahwa saat ini monitoring isu yang dilakukan oleh kementerian, lembaga dan daerah (K/L/D) dijalankan dengan standar yang berbeda-beda.
Sebagian besar menggunakan aplikasi berbayar dari pihak ketiga dan sebagian lainnya yang melakukan monitoring secara manual.
Baca juga : Pemanfaatan Media Sosial Efektif Sampaikan Pesan Humas Pemerintah
Kondisi ini berimplikasi pada kesenjangan dalam menangani isu-isu publik yang strategis.
“Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik saat ini tengah merencanakan pembangunan platform monitoring isu publik untuk Kementerian/Lembaga dan Dinas Kominfo,” kata Direktur TKKKP Kominfo.
Dia berharap platform ini dapat juga digunakan secara luas untuk keperluan kehumasan dan komunikasi publik, serta dapat membantu pemerintah daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) seluruh Indonesia untuk dapat mengetahui isu yang menjadi perhatian publik.
“Kesadaran akan pentingnya memahami isu yang berkembang di media sosial akan membantu pemerintah untuk lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam melayani Masyarakat,” tandas Hasyim Gautama.
Turut hadir dalam acara ini, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Malang yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, M. Syailendra, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, Communication Strategist dari Reputasia Fardila Astari dan CEO Nolimit sekaligus ahli analisis media sosial, Aqsath Rasyid Naradhipa. (Z-8)
Kehadiran anak-anak sebagai kidsfluencer ini rupanya memicu kekhawatiran akan potensi eksploitasi anak
Dinamika bisnis penyiaran telah berlangsung sangat cepat di berbagai aspek
Aplikasi berbasis web ini memungkinkan pengguna memantau obrolan terkini di berbagai media sosial dan mengolahnya menjadi data berharga
Fitur ini sedang dalam tahap pengujian di Android versi beta terbaru.
"Bisa disimpulkan kalau market peminat puisi dan sastra ini sebenarnya banyak, tetapi belum ada yang mengakomodir, belum ada rumahnya. Inisiatif saya membuat rumah itu, komunitas,"
BAHASA berkembang berbanding lurus dengan kelahiran tiap generasi. Gen Alpha yang tumbuh bersama internet, memberikan sumbangsih besar terhadap siniar dunia maya.
Dalam era keterbukaan informasi, publik menuntut transparasi dari lembaga pemerintah, termasuk militer.
"Ketika komunikasi itu baik, maka eksekusi akan berjalan baik. Tapi karena komunikasi kurang baik, maka yang terjadi tersendat-sendat," lanjut Gembong.
Ppara pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) bisa dan wajib menguasai teknologi komunikasi.
Pemanfaatan teknologi informasi harus dioptimalkan. Hal ini bertujuan untuk mendorong penyampaian informasi yang lebih mudah dan luas dengan menggunakan kanal yang beragam.
Bey Triadi menjelaskan, dalam menjalankan komunikasi publik terdapat tantangan yang dihadapi pemerintah, seperti bahasa pemerintah yang terkesan kaku dan formal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved