KLHK Perkuat Antisipasi Karhutla di Wilayah Pegunungan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus melakukan antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area pegunungan seperti yang marak terjadi pada 2023. Berdasarkan catatan KLHK, pada 2024 karhutla di wilayah pegunungan hanya terjadi di Gunung Bromo pada Juni lalu.

“Kejadian ini menjadi pelajaran penting untuk meningkatkan kewaspadaan agar karhutla tidak terulang,” kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Thomas Nifinluri saat dihubungi, Selasa (16/7).

Sebagai informasi, pada tahun 2023, karhutla terjadi di beberapa gunung di Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut Thomas, kejadian tersebut menjadi perhatian serius bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di daerah untuk mencegah terulangnya kebakaran di wilayah pegunungan.

Baca juga : Luas Karhutla di Indonesia Turun 7,2 Persen di Semester I 2024

Ia menegaskan, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia dalam membuka lahan untuk pertanian. Pemerintah dan berbagai pihak terkait telah melakukan upaya untuk mengendalikan karhutla, antara lain melalui monitoring dan deteksi dini hotspot menggunakan teknologi terbaru, melakukan verifikasi langsung di lapangan terhadap hotspot yang terpantau, serta peningkatan peran masyarakat melalui aktivasi kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

“Pemadaman darat secara dini dan pemadaman udara di lokasi yang sulit diakses juga terus dilakukan,” imbuh Thomas.

Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan menjadi salah satu langkah penting dalam pengendalian karhutla. Hal lainnya ialah koordinasi dan komunikasi intensif antar pemangku kepentingan terkait pengendalian karhutla dari tingkat pusat, daerah hingga ke tingkat tapak terus ditingkatkan.

“Pelaksanaan rekayasa hujan pada lahan gambut melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga dilakukan untuk pembasahan areal gambut dan menurunkan potensi karhutla. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi kejadian karhutla secara signifikan di masa mendatang,” tegas Thomas.

Ia menyatakan, KLHK mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan melaksanakan amanat sebagaimana yang tercantum dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. “Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, Indonesia diharapkan dapat mengatasi tantangan kebakaran hutan dan lahan secara lebih efektif, melindungi lingkungan, serta menjaga keberlanjutan ekosistem yang ada,” pungkas Thomas. (Z-11)