Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
MENINGGALNYA Dr Helmiyadi Kuswardhana karena serangan jantung saat sedang menjalankan tugasnya sebagai dokter bedah ortopedi di Mamuju, Sulawesi Barat menjadi pukulan keras bagi dunia kesehatan termasuk pemerintah. Sebelumnya Dr Helmiyadi melakukan 10 kali operasi dalam satu hari
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan menjadi kisah pilu dunia kesehatan karena dokter umum dan spesialis sangat terbatas. Oleh karena itu pemerintah tengah berusaha memenuhi kebutuhan dokter di daerah.
"Dari sisi jumlah memang terbatas sementara mungkin jumlah masyarakat yang membutuhkan banyak oleh karena itu kita berupaya untuk terus menambah jumlah dokter atau pun mencari cara agar masyarakat dapat terlayani dengan kerja sama dengan dokter asing," kata Nadia saat dihubungi, Senin (15/7).
Baca juga : RUU Kesehatan Cari Terobosan untuk Penuhi Kebutuhan Dokter
Kemenkes mengimbau kepada dokter dan dokter spesialis untuk tetap terus memperhatikan kondisi diri pribadi dengan melakukan check up rutin.
"Diharapkan tetap terus menjaga kesehatan dan melakukan cek kesehatan rutin tetap periksa tensi, lakukan cerdik, jaga pola makan dan istirahat, menjaga kesehatan adalah tanggung jawab kita masing-masing," ujar dia.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan rasio dokter per pasien yang masih rendah di dunia yakni 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyoroti bahwa salah satu permasalahan utama dalam sistem layanan kesehatan di Indonesia adalah ketimpangan distribusi dokter dikarenakan banyak dokter yang terkonsentrasi di daerah perkotaan, sehingga masyarakat pedesaan dan wilayah terpencil tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan.
Baca juga : Jangan Sampai Gaji Dokter Asing Lebih Tinggi dari Lokal
Hal itu ditambah lagi dengan kurangnya ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, dan infrastruktur yang tidak memadai.
Sementara itu, Ketua Umum PB IDI Moh. Adib Khumaidi menjelaskan distribusi dokter dan sumber daya yang tidak merata ini menghambat kemampuan negara untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas bagi warganya, khususnya di daerah pedesaan dan daerah yang kurang terlayani.
"Ini bukan hanya soal angka; ini masalah nyawa dan hidup dan mati. Kurangnya dokter di daerah-daerah tertentu menyebabkan banyak masyarakat Indonesia tidak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, dan ini adalah masalah yang tidak bisa kita abaikan," kata Adib.
Baca juga : Polemik Dokter Asing, Kemenkes Sebut Kebutuhan Spesialis masih Tinggi
Kekurangan peralatan medis, obat-obatan, dan infrastruktur juga menjadi masalah yang lain karena semua kebutuhan tersebut belum bisa dipenuhi oleh pelayanan kesehatan secara merata.
Fasilitas kesehatan di daerah pedesaan seringkali kekurangan peralatan dasar, sehingga dokter tidak dapat memberikan perawatan yang memadai.
"Dalam hal obat-obatan, banyak obat-obatan penting yang persediaannya terbatas, sehingga pasien tidak memiliki akses terhadap pengobatan yang mereka perlukan, selain itu Masalah kemampuan pembiayaan melalui JKN-BPJS juga masih belum memadai," pungkasnya. (Iam/Z-7)
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) RI merilis data terbaru mengenai tren kasus dan kematian akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia sepanjang tahun 2025.
Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja.
Di Indonesia, Survei Kesehatan 2023 mencatat sekitar 6,7 juta penduduk terinfeksi hepatitis B dan 2,5 juta terinfeksi hepatitis C.
Sebanyak 13 provinsi belum mencapai target cakupan imunisasi bayi lengkap 90% dalam tiga tahun terakhir dan tren anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar meningkat signifikan.
BEBAN penyakit pneumonia di Indonesia masih tergolong tinggi, khususnya pada kelompok usia dewasa dan lansia, serta individu dengan penyakit penyerta.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, mengatakan bahwa kandungan gula garam dan lemak pada (GGL) pada makanan yang dikonsumsi ditengarai menjadi salah satu penyebab obesitas pada anak.
PASANGAN Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana menyampaikan penolakan impor dokter asing dalam debat ketiga
Malaysia kini terkenal dengan industri wisata medis yang memberikan layanan kesehatan kepada hampir 5 juta pasien dari seluruh dunia termasuk Indonesia
Kita semua tentu berharap agar pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing benar-benar akan memberi manfaat bagi peningkatan derajat kesehatan bangsa ini.
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai jika kesejahteraan dokter asing yang praktik di Indonesia akan sulit dipenuhi.
Kebijakan impor dokter asing menuai kontroversi dan mengancam eksistensi dokter-dokter dalam negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved