Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA tim Monitor dan Evaluasi (Monev) PPIH Arab Saudi Prof. Martin Kustati menilai kinerja petugas haji Daerah Kerja (Daker) Madinah dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji sudah di atas 90%. Martin merekomendasikan persoalan-persoalan yang muncul untuk diselesaikan secara internal.
"Saya menilai kinerja petugas haji dalam melayani jemaah haji sudah cukup baik. Nilainya di atas 90%," kata Martin kepada Media Center Haji ketika meninjau pelayanan petugas haji di Hotel Huda Taiba, Madinah, Jumat (31/6).
Dalam kunjungan tersebut, tim Monev terdiri dari Kepala Pengendalian Tugas (Kadalgas) Hasan Basri Sagala, Rektor UIN Mataram Prof. Masnun, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Prof. Ahmad Muzakki, Karo Keuangan dan BMN Kemenag Subarja, Karo Hukum dan KLN Kemenag Dr. Ahmad Bahiej.
Baca juga : Dua Pekan Pemberangkatan Haji, Penerbangan Garuda masih Sering Terlambat
Martin menambahkan pihaknya sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan semua tim yang terkait dengan pelaksanaan haji pada 2024. Menurut dia, ada beberapa indikator yang menjadi pokok pembahasan dalam diskusi tersebut. Di antaranya segi pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji 2024 yang berhubungan dengan akomodasi, transportasi, kesehatan, layanan ramah lansia, dan bimbingan ibadah, serta hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan haji pada 2024.
Dia mengatakan secara keseluruhan tim Monev menyimpulkan dari tujuh indikator yang telah dibahas bersama Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Madinah dan seluruh tim yang ada di Daker Madinah pelaksanaan pelayanan kepada jemaah haji berjalan dengan baik. "Pada prinsipnya kami menyimpulkan pelaksanaan haji di 2024 telah berjalan dengan baik, terutama pada gelombang pertama," ungkap Martin yang juga Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
Menurut Martin, meski masih ada kekurangan, itu hanya permasalahan kecil yang secara teknis bisa diselesaikan di internal dan tidak perlu menjadi persoalan panjang. "Karena persoalan ini bisa diurai. Dan tadi (Kamis, 30/5) malam pun kami sudah memberikan rekomendasi terkait soal ini," ujar Martin.
Baca juga : Baru 4.438 Jemaah Haji yang Lunasi Bipih, Kemenag: Masih Rendah
Untuk masalah kebijakan, lanjut dia, perlu duduk bersama antara pihak kementerian dengan decision maker yang ada di Arab Saudi. "Ini tidak mungkin dalam sekejap mata," ujarnya.
Martin menambahkan pihaknya sudah menemukan beberapa potensi risiko sudah dimitigasi para petugas PPIH yang dipercayakan pada tahun ini. Proses mitigasi ini perlu ada penanganan baik secara teknis maupun rekomendasi dalam tataran kebijakan.
Kepala Daker Madinah Ali Machzumi mengatakan apresiasi dari Tim Monev akan memotivasi para petugas haji di Madinah. "Ini memotivasi kami sebagai petugas haji mendapatkan apresiasi dari tim Monev," ujarnya.
Ali menambahkan para petugas haji siap untuk meningkatkan kinerja agar lebih baik lagi. "Kami harapkan penilaian dari tim monev ini yang menilai bahwa hampir sebagian besar petugas telah bekerja dengan baik on the track dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Kita tingkatkan lagi semoga pada gelombang dua nanti bisa lebih baik lagi," ujarnya. (Z-2)
Dana sosial keagamaan tidak hanya terbatas pada zakat, infak, sedekah, dan wakaf, tetapi juga mencakup sumber-sumber lainnya.
KPK didesak mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun.
Angka ini melampaui target yang ditetapkan Bappenas, yaitu 1,3 juta pegawai.
Kemenag telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) PMBM sebagai acuan pelaksanaan seleksi di seluruh madrasah.
Sebanyak 1.636 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji mengikuti diklat PPIH di Asrama Haji Pondok Gede. Pelatihan meliputi baris-berbaris, pelayanan jemaah, hingga bahasa Arab intensif.
Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji.
Adanya izin pembangunan kampung haji membuat Indonesia dituntut menghadirkan standar pelayanan haji yang berkualitas, transparan dan akuntabel.
Para peserta mulai menemukan nilai-nilai penting seperti kedisiplinan, kegembiraan, dan kekompakan selama mengikuti pelatihan.
Pemahaman terhadap regulasi media sosial di Arab Saudi menjadi hal penting yang wajib ketuhui, baik oleh petugas maupun jemaah haji.
Jemaah haji diharapkan mulai membangun kebiasaan positif sejak dini untuk menghadapi perbedaan iklim dan aktivitas fisik yang berat di Arab Saudi.
Metode pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan konsep semimiliter menjadi pendekatan baru dalam membentuk karakter petugas haji yang akan melayani jemaah.
Beberapa peserta diklat diketahui mengidap penyakit yang berisiko tinggi mengganggu tugas lapangan, seperti Tuberkulosis (TB) dan gangguan ginjal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved