Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
ANGGOTA tim Monitor dan Evaluasi (Monev) PPIH Arab Saudi Prof. Martin Kustati menilai kinerja petugas haji Daerah Kerja (Daker) Madinah dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji sudah di atas 90%. Martin merekomendasikan persoalan-persoalan yang muncul untuk diselesaikan secara internal.
"Saya menilai kinerja petugas haji dalam melayani jemaah haji sudah cukup baik. Nilainya di atas 90%," kata Martin kepada Media Center Haji ketika meninjau pelayanan petugas haji di Hotel Huda Taiba, Madinah, Jumat (31/6).
Dalam kunjungan tersebut, tim Monev terdiri dari Kepala Pengendalian Tugas (Kadalgas) Hasan Basri Sagala, Rektor UIN Mataram Prof. Masnun, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Prof. Ahmad Muzakki, Karo Keuangan dan BMN Kemenag Subarja, Karo Hukum dan KLN Kemenag Dr. Ahmad Bahiej.
Baca juga : Dua Pekan Pemberangkatan Haji, Penerbangan Garuda masih Sering Terlambat
Martin menambahkan pihaknya sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan semua tim yang terkait dengan pelaksanaan haji pada 2024. Menurut dia, ada beberapa indikator yang menjadi pokok pembahasan dalam diskusi tersebut. Di antaranya segi pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji 2024 yang berhubungan dengan akomodasi, transportasi, kesehatan, layanan ramah lansia, dan bimbingan ibadah, serta hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan haji pada 2024.
Dia mengatakan secara keseluruhan tim Monev menyimpulkan dari tujuh indikator yang telah dibahas bersama Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Madinah dan seluruh tim yang ada di Daker Madinah pelaksanaan pelayanan kepada jemaah haji berjalan dengan baik. "Pada prinsipnya kami menyimpulkan pelaksanaan haji di 2024 telah berjalan dengan baik, terutama pada gelombang pertama," ungkap Martin yang juga Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
Menurut Martin, meski masih ada kekurangan, itu hanya permasalahan kecil yang secara teknis bisa diselesaikan di internal dan tidak perlu menjadi persoalan panjang. "Karena persoalan ini bisa diurai. Dan tadi (Kamis, 30/5) malam pun kami sudah memberikan rekomendasi terkait soal ini," ujar Martin.
Baca juga : Baru 4.438 Jemaah Haji yang Lunasi Bipih, Kemenag: Masih Rendah
Untuk masalah kebijakan, lanjut dia, perlu duduk bersama antara pihak kementerian dengan decision maker yang ada di Arab Saudi. "Ini tidak mungkin dalam sekejap mata," ujarnya.
Martin menambahkan pihaknya sudah menemukan beberapa potensi risiko sudah dimitigasi para petugas PPIH yang dipercayakan pada tahun ini. Proses mitigasi ini perlu ada penanganan baik secara teknis maupun rekomendasi dalam tataran kebijakan.
Kepala Daker Madinah Ali Machzumi mengatakan apresiasi dari Tim Monev akan memotivasi para petugas haji di Madinah. "Ini memotivasi kami sebagai petugas haji mendapatkan apresiasi dari tim Monev," ujarnya.
Ali menambahkan para petugas haji siap untuk meningkatkan kinerja agar lebih baik lagi. "Kami harapkan penilaian dari tim monev ini yang menilai bahwa hampir sebagian besar petugas telah bekerja dengan baik on the track dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Kita tingkatkan lagi semoga pada gelombang dua nanti bisa lebih baik lagi," ujarnya. (Z-2)
Menag menekankan kerja sama lintas kementerian ini sangat penting untuk mendukung program prioritas Kemenag 2025–2029.
Truk dengan ornamen rumah ibadah berbagai agama seperti masjid, gereja, pura, stupa, dan klenteng, menjadi perhatian pada karnaval perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan pendidikan Islam.
Berikut perbincangan Media Indonesia dengan Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar mengenai ekoteologi, intoleransi, dan kurikulum cinta.
KPK mengungkap adanya dugaan manipulasi fasilitas yang diterima sejumlah jamaah haji dalam kasus korupsi kuota haji Kemenag
KPK menggeledah dua lokasi terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji 2024 pada Rabu (13/8).
Selain pengawasan kuota haji, Prof. Murniati juga menyoroti tentang langkah pemerintah terutama dalam penguatan tata kelola dana haji dan umrah.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menepis raker dihelat malam itu upaya kejar target pengesahan RUU akan dilakukan pada Rapat Paripurna terdekat.
Mengacu pada data Kementerian Agama, saat ini jumlah waiting list atau daftar tunggu jamaah haji Indonesia mencapai 5,2 juta jamaah.
Usulan pertama adalah terkait kuota haji khusus menjadi minimal 8% bukan maksimal 8%.
Budi mengatakan, pembagian itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Laporan masyarakat menyebut setiap jamaah diminta membayar US$4.000–5.000, setara Rp60 juta–75 juta, demi memuluskan keberangkatan di luar mekanisme resmi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved