Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
DIREKTUR Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Prima Yosephine menjelaskan pihaknya akan memperkuat pencegahan dan penanggulangan transmisi polio pada anak dengan penyelenggaraan Sub-Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio secara penuh dan pemberian imunisasi tambahan.
“Pemberian 4 dosis vaksin polio tetes (bOPV) dan 2 dosis polio suntik (IPV) bagi bayi serta imunisasi kejar bagi balita. Di samping itu, tentu imunisasi rutin polio juga perlu diperkuat sehingga perlindungan anak-anak terhadap virus polio akan tetap optimal,” jelas Prima kepada Media Indonesia, Selasa (28/7).
Prima menjelaskan pemberian Sub PIN Polio nOPV2 yang telah dilakukan di 6 Provinsi pada awal 2024 telah mencapai target yang diharapkan di atas 95% dan mampu mencegah kasus dan penularan polio.
Baca juga : Sub PIN Polio dan Imunisasi Dasar Lengkap Anak Terus Digencarkan untuk Cegah Penularan
“Tentu ini membuat tingkat risiko transmisi polio daerah di lokasi pelaksanaan Sub PIN ini menjadi lebih rendah. Hal ini harus tetap dipertahankan dengan penguatan imunisasi polio rutin dan surveilans AFP untuk memastikan tidak ada lagi kasus polio di daerah yang telah dilaksanakan subPIN tersebut,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Prima mengungkapkan pemetaan risiko transmisi polio saat ini didasarkan pada capaian imunisasi dan kinerja surveilans Polio (dikenal dengan surveilans Acute Flaccid Paralysis/AFP) pada 2021 sampai 2023.
“Disimpulkan terdapat 32 provinsi dan 399 kab/kota di Indonesia yang dikategorikan sebagai daerah berisiko tinggi transmisi polio,” ungkapnya.
Baca juga : KLB Polio, Kemenkes Lakukan Imunisasi Massal Pekan Depan
Prima mengatakan, pelaksanaan imunisasi Sub PIN Pooio ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menjangkau sasaran yang belum diimunisasi. Imunisasi tersebut dikatakan akan menyasar seluruh anak usia 0-7 tahun, termasuk pendatang, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya.
“Dengan banyaknya wilayah yang berisiko tinggi polio, untuk menanggulangi dan mencegah meluasnya transmisi virus Polio akan dilaksanakan Sub PIN Polio dengan menggunakan vaksin nOPV2 bagi anak usia 0-7 tahun di 33 provinsi yang belum melaksanakan imunisasi,” ungkapnya.
Prima memaparkan pelaksanaan Sub PIN Polio dibagi menjadi dua tahap. Pada tahap 1 PIN dilaksanakan mulai 27 Mei 2024 di 6 provinsi yang ada di pulau Papua (Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan).
Baca juga : Kemenkes Catat Ada Transmisi Polio di 21 Provinsi
“Khusus Sub PIN Polio tahap 1 ini, selain menggunakan vaksin nOPV2, anak-anak juga akan diberikan vaksin jenis bOPV,” jelasnya.
Sementara untuk PIN tahap 2, akan dilaksanakan di 27 provinsi yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, DIY (kecuali Kabupaten Sleman), Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara.
Menurut Prima, sejumlah tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaan Sub-PIN Polio. Pada daerah yang belum mencapai target, tantangan yang dihadapi, antara lain, ialah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat yang belum optimal terkait dengan pentingnya Sub-PIN Polio.
“Cakupan imunisasi polio di Indonesia tidak merata tinggi di beberapa wilayah sehingga menjadikan daerah tersebut sebagai kantong-kantong rawan penularan kasus polio. Hal ini diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan perlaku hidup bersih dan sehat serta masih adanya daerah yang memiliki kinerja surveilans lumpuh layuh akut yang belum mencapai target,” pungkasnya. (Z-1)
Imunisasi tidak dapat diberikan kepada anak berkebutuhan khusus apabila dia memiliki gangguan medis kontra indikasi.
Sebanyak 13 provinsi belum mencapai target cakupan imunisasi bayi lengkap 90% dalam tiga tahun terakhir dan tren anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar meningkat signifikan.
Akses layanan imunisasi yang terbatas, pasokan vaksin yang terganggu, konflik, situasi kemanusiaan yang sulit menjadi faktot bayi belum diimunisasi.
Vaksinasi influenza memang tidak menjamin anak bebas dari flu sepenuhnya, namun dapat mencegah gejala menjadi berat atau komplikasi serius.
PBB memperingatkan kesenjangan imunisasi semakin melebar, karena maraknya misinformasi dan pemangkasan drastis bantuan internasional.
Salah satu kendala utama dalam mencapai target IDL di Pangkalpinang adalah masih adanya penolakan dari sebagian masyarakat.
UNTUK mendukung dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas pemerintah memberikan tunjangan khusus bagoi dokter-dokter spesialis hingga subspesialis.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) RI merilis data terbaru mengenai tren kasus dan kematian akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia sepanjang tahun 2025.
Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja.
Di Indonesia, Survei Kesehatan 2023 mencatat sekitar 6,7 juta penduduk terinfeksi hepatitis B dan 2,5 juta terinfeksi hepatitis C.
BEBAN penyakit pneumonia di Indonesia masih tergolong tinggi, khususnya pada kelompok usia dewasa dan lansia, serta individu dengan penyakit penyerta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved