Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
DIREKTUR Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Prima Yosephine menjelaskan pihaknya akan memperkuat pencegahan dan penanggulangan transmisi polio pada anak dengan penyelenggaraan Sub-Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio secara penuh dan pemberian imunisasi tambahan.
“Pemberian 4 dosis vaksin polio tetes (bOPV) dan 2 dosis polio suntik (IPV) bagi bayi serta imunisasi kejar bagi balita. Di samping itu, tentu imunisasi rutin polio juga perlu diperkuat sehingga perlindungan anak-anak terhadap virus polio akan tetap optimal,” jelas Prima kepada Media Indonesia, Selasa (28/7).
Prima menjelaskan pemberian Sub PIN Polio nOPV2 yang telah dilakukan di 6 Provinsi pada awal 2024 telah mencapai target yang diharapkan di atas 95% dan mampu mencegah kasus dan penularan polio.
Baca juga : Sub PIN Polio dan Imunisasi Dasar Lengkap Anak Terus Digencarkan untuk Cegah Penularan
“Tentu ini membuat tingkat risiko transmisi polio daerah di lokasi pelaksanaan Sub PIN ini menjadi lebih rendah. Hal ini harus tetap dipertahankan dengan penguatan imunisasi polio rutin dan surveilans AFP untuk memastikan tidak ada lagi kasus polio di daerah yang telah dilaksanakan subPIN tersebut,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Prima mengungkapkan pemetaan risiko transmisi polio saat ini didasarkan pada capaian imunisasi dan kinerja surveilans Polio (dikenal dengan surveilans Acute Flaccid Paralysis/AFP) pada 2021 sampai 2023.
“Disimpulkan terdapat 32 provinsi dan 399 kab/kota di Indonesia yang dikategorikan sebagai daerah berisiko tinggi transmisi polio,” ungkapnya.
Baca juga : KLB Polio, Kemenkes Lakukan Imunisasi Massal Pekan Depan
Prima mengatakan, pelaksanaan imunisasi Sub PIN Pooio ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menjangkau sasaran yang belum diimunisasi. Imunisasi tersebut dikatakan akan menyasar seluruh anak usia 0-7 tahun, termasuk pendatang, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya.
“Dengan banyaknya wilayah yang berisiko tinggi polio, untuk menanggulangi dan mencegah meluasnya transmisi virus Polio akan dilaksanakan Sub PIN Polio dengan menggunakan vaksin nOPV2 bagi anak usia 0-7 tahun di 33 provinsi yang belum melaksanakan imunisasi,” ungkapnya.
Prima memaparkan pelaksanaan Sub PIN Polio dibagi menjadi dua tahap. Pada tahap 1 PIN dilaksanakan mulai 27 Mei 2024 di 6 provinsi yang ada di pulau Papua (Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan).
Baca juga : Kemenkes Catat Ada Transmisi Polio di 21 Provinsi
“Khusus Sub PIN Polio tahap 1 ini, selain menggunakan vaksin nOPV2, anak-anak juga akan diberikan vaksin jenis bOPV,” jelasnya.
Sementara untuk PIN tahap 2, akan dilaksanakan di 27 provinsi yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, DIY (kecuali Kabupaten Sleman), Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara.
Menurut Prima, sejumlah tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaan Sub-PIN Polio. Pada daerah yang belum mencapai target, tantangan yang dihadapi, antara lain, ialah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat yang belum optimal terkait dengan pentingnya Sub-PIN Polio.
“Cakupan imunisasi polio di Indonesia tidak merata tinggi di beberapa wilayah sehingga menjadikan daerah tersebut sebagai kantong-kantong rawan penularan kasus polio. Hal ini diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan perlaku hidup bersih dan sehat serta masih adanya daerah yang memiliki kinerja surveilans lumpuh layuh akut yang belum mencapai target,” pungkasnya. (Z-1)
Salah satu kendala utama dalam mencapai target IDL di Pangkalpinang adalah masih adanya penolakan dari sebagian masyarakat.
PELAKSANAAN imunisasi kejar Japanese Encephalitis (JE) dinilai penting sebagai upaya melindungi anak-anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)
Menteri Kesehatan AS Robert F. Kennedy Jr. memecat 17 anggota Komite Penasihat Praktik Imunisasi (ACIP), dengan alasan konflik kepentingan.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan pentingnya memberikan imunisasi yang lengkap kepada anak-anak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
IMUNISASI anak wajib diberikan pada bayi baru lahir hingga individu usia 18 tahun. Kementerian Kesehatan mewajibkan vaksinasi pada anak untuk melindungi buah hati
Vaksinasi BCG pada anak di negara-negara yang tinggi angka TB efektif untuk mencegah penyakit TB yang berat seperti TB di selaput otak, atau TB milier yang dapat menyebabkan sesak napas.
Rasio dokter di Indonesia hanya sekitar 0,60 hingga 0,72 dokter per 1.000 penduduk. Angka itu jauh di bawah standar WHO yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk.
Sebanyak 103 lokasi Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi proyek percontohan untuk kehadiran klinik dan apotek desa.
DIREKTUR Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan, Ina Agustina Isturini, mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga dalam penemuan kasus kusta di dunia pada 2023.
Hingga saat ini, layanan tes HIV tersedia di 514 kabupaten/kota, layanan IMS di 504 kabupaten.
Dari 356 ribu ODHIV tersebut, sekitar 67 persen atau 239.819 orang sedang dalam pengobatan dan sekitar 55 persen atau 132.575 virusnya tersupresi.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan di periode 2024, ada lebih dari 4.500 kasus IMS pada rentang kelompok muda.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved