Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PENGURUS Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) merespons peresmian Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit atau hospital based yang resmi diluncurkan hari ini (6/5). Diharapkan diharapkan PPDS tersebut mampu menjawab masalah maldistribusi dokter spesialis di berbagai daerah di Indonesia.
Terkait hal ini, Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi mengatakan bahwa kolaborasi antara sistem PPDS berbasis rumah sakit pendidikan dan universitas harus tetap berjalan secara beriringan. Dia juga meminta agar ke depannya ada regulasi yang mempertegas bahwa produksi PPDS berbasis rumah sakit atau universitas bisa menjangkau semua daerah.
“Jika ingin memperbanyak PPDS ini yang paling penting untuk diperkuat bukan hanya kita bicara produksinya, tapi bagaimana nanti ada regulasi yang mempertegas bahwa produksi ini akan bisa menjangkau ke seluruh wilayah di Indonesia, sehingga bisa menjawab maldistribusi. Ini yang menjadi penting, kata dr Adib saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (6/5).
Baca juga : Sederet Pasal Kontroversi di RUU Kesehatan
Menurut Adib, penyebaran dokter spesialis tidak lepas dari adanya peran serta supervisi kolegium. Hal ini diharapkan adanya kerja sama dari seluruh pihak yang dapat berjalan dengan baik. Ia juga menekankan kepada seluruh pihak terkait untuk tidak membeda-bedakan antara dokter spesialis lulusan PPDS berbasis universitas, maupun PPDS berbasis berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama (RSP).
“Kalau memang untuk kepentingan dari penyebaran dokter dan tentunya tidak terlepas dari peran supervisi kolegium dan jangan ada dikotomi antara lulusan hospital based dan university based karena semua nanti akan bekerja di masyarakat dengan kompetensi yang sama,” katanya.
Selain itu Adib berharap agar kedepannya mutu dan kualitas dokter dari program hospital based akan setara dengan lulusan PPDS yang menempuh pendidikan berbasis universitas.
“Sebab tidak boleh ada perbedaan antara satu dokter dengan dokter lainnya dalam aspek profesionalisme, kolegialitas, dan etika,” pungkasnya. (Dev/Z-7)
Saat ini ada sekitar 1.000 mahasiswa PPDS dari 22 program studi (prodi) di RSHS Bandung. Dia memastikan, seluruh mahasiswa PPDS sudah berkomitmen untuk tidak melakukan perundungan.
ISU perundungan (bullying) kembali menyeruak di dunia medis.
Depresi, yang juga merupakan suatu gangguan mental dianggap sebagai suatu aib, atau tanda kelemahan iman, kelemahan mental seseorang.
UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sudah disebutkan bahwa dokter yang menjalani pendidikan spesialis harus diberikan gaji.
Rekrutmen PPDS berbasis hospital based bersifat terbuka, tetapi diutamakan untuk para peserta yang berasal dari Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).
Pengurus Besar IDI memberikan tips kesehatan dan persiapan perjalanan di musim pancaroba, terutama pada bulan April yang merupakan musim libur panjang.
IDI juga mengingatkan masyarakat di wilayah berpotensi gempa agar selalu waspada dan memperhatikan peringatan dari badan otoritas bencana seperti BMKG dan tidak terpengaruh oleh isu
PENGURUS PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan PP Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Iqbal Mochtar menilai perlu adanya regulasi yang benar-benar kuat agar kekerasan
Kegiatan pengawasan yang menyeluruh ini sangat diperlukan untuk mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat terkait pencegahan penularan covid-19.
Ketua PB IDI menjelaskan perilaku masyarakat saat menjalani isolasi mandiri di rumah tidak disiplin.
Ketua IDI Bekasi meninggal pada pagi ini dalam proses perawatan akibat terkonfirmasi positif covid-19
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved