MAN Bertaraf Internasional akan Dibangun di Pidie

MEMBANGUN suatu bangsa yang lebih maju, makmur, sejahtera dan berakhlak terpuji tidak terlepas dari peningkatan kwalitas pendidikan kepada anak negeri. Karena baiknya setiap kelompok manusia dan sebuah negara sangat erat kaitannya dengan tingkat sumber daya manusia dan karakter positip yang dimiliki.

Karena itu Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pidie, Abdullah AR, Sabtu (4/5) melalui Media Indonesia, menyambut gembira niat baik dari Irjen Kemenag RI Faisal Ali Hasyim untuk membangun sebuah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model di kawasan setempat yang disampaikan pada Kamis (2/5).

Apalagi melalui sistem belajar di MAN model itu menitikberatkan peningkatan disiplin Ilmu pengetahuan strategis, sains keislaman dan
mencetak hafiz quran 30 juz.

Baca juga : Transformasi MAN 2 Kota Bogor, Berawal dari Sekolah Pendidikan Guru Agama

Generasi yang lahir dari lembaga pendidikan bertaraf internasional itu nantinya harus mampu menjawab tantangan dunia masa depan dan memiliki kemampuan religi dalam menghadapi kemajuan teknologi. Mereka bukan saja unggul dalam negeri, tapi juga mampu bersanding dengan lulusan negara lain.

"Ini tentu sebuah sistem pendidikan khusus yang tidak sekedar menyandang dengan nama unggul" tutur Abdullah AR.

Dikatakan Abdullah, sebagaimana disampaikan Irjen Faisal Hasyim, di Pidie sebagai daerah yang berpotensi sumber daya manusia bagus, harus ada lembaga pendidikan berkwalitas tinggi. Nantinya MAN Model Pidie mampu menjadi contoh untuk sistem pendidikan daerah lain.

Baca juga : Kemenag: Madrasah Alami Akselerasi yang Luar Biasa Cepat

"Bapak Irjen Faisal Hasyim atas nama Kementerian RI bertekad memperjuangkan pembangunan MAN Model di Pidie," tambah Ka Kan Kelenag Pidie, yang akrab di panggil Abi Abdullah itu.

Supaya dunia pendidikan bertaraf internasional itu segera terealisasi pihak Kan Kemenag Pidie dan Kanwil Kemenag Aceh sebagai tuan rumah harus bekerja keras. Terutama melakukan koordinasi dan meminta dukungan dari berbagai pihak, terutama Pemkab Pidie dan Pemrov Aceh.

Satu langkah penting yang sangat dibutuhkan adalah bantuan tanah hibah dari pemerintah Pidie atau pihak ke tiga lainnya. Itu karena Kementerian Agama RI tidak menyediakan tanah.

Itu sebagai pembagian rasa mimiliki antar lembaga pemerintah dan masyarakat luas. Sedangkan gedung dan fasilitas pendidikan termasuk operasional merupakan tanggung jawab Kementerian Agama. (H-2)