Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLHK), Thomas Nifinluri, mengungkapkan Indonesia masih terkepung kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah, khususnya di Kepulauan Sumatra dan Kalimantan. Menurut data terakhir KLHK yang terekam dalam Satelit Terra/Aqua (NASA), ada 343 titik panas pada periode Januari hingga 12 April dengan jumlah luas lokasi hutan yang terdampak karhutla sebesar 10.909,55 hektar.
“Periode triwulan pertama ini, kejadian karhutla banyak terjadi di Kalimantan Timur dengan jumlah hotspot pada 1 Januari-14 April adalah 107 titik. Sedangkan luas karhutla pada periode Januari hingga Februari 2024 seluas 3.425,56 ha. Beberapa waktu lalu Manggala Agni berhasil memadamkan karhutla di beberapa lokasi,” ujar Thomas kepada Media Indonesia, Sabtu (13/4).
Thomas menambahkan saat ini beberapa provinsi seperti Riau dan Kalimantan Timur mendominasi bencana karhutla. Dari berbagai kasus yang ada, faktor perubahan cuaca dan kegiatan pembukaan lahan menjadi penyebab utama.
Baca juga : KLHK: Teknologi Modifikasi Cuaca bakal Dimulai Maret 2024
“Pada umumnya karhutla di Indonesia disebabkan kegiatan manusia untuk membuka lahan untuk keperluan pertanian, perkebunan maupun pemukiman. Proses mitigasi juga telah dilakukan dengan meminimalisir peningkatan titik api dengan berbagai cara,” jelasnya.
Thomas lebih lanjut mengatakan pemerintah terus melakukan antisipasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia, terutama di berbagai daerah dengan kolaborasi pemerintah daerah, TNI dan Polri serta berbagai kelompok masyarakat.
“Akan dilakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di areal hutan dan areal gambut yang sudah dilaksanakan sejak Maret sampai dengan September mendatang. Pemerintah juga sudah menyiapkan data didukung oleh BMKG dan BRIN serta TNI untuk menyiapkan alutsista mendukung upaya TMC di daerah rawan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan bahwa menurut laporan BNPB per jumat (12/4) sore, Karhutla terjadi di beberapa pulau Sumatera seperti Riau dengan wilayah terdampak hingga 9 Ha, kabupaten Bener meriah dan Aceh Tenggara (Aceh) dengan luas masing-masing 2 Ha dan 3 Ha. Hal ini menurutnya masih bisa ditanggulangi pada tingkat daerah.
“Untuk bencana kebakaran hutan yang dominan sekarang ada di Sumatera di bagian utara karena telah masuk musim pancaroba kering sehingga mudah terjadi kebakaran. Untuk kasus kebakaran lahan gambut masih cukup minor sehingga pemerintah daerah masih bisa menanggulangi dengan SDM yang ada, namun mulai April kita juga akan melangsungkan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan apel kesiapsiagaan menghadapi karhutla,” ungkapnya. (Z-11)
Titik panas atau hotspot yang diduga adanya kebakaran hutan dan lahan (kahutla) bertebaran di sejumlah titik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sejak sepekan.
KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) terus terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung (Babel).
RATUSAN titik panas atau hotspot sebagai indikator kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terdeteksi menyala di sejumlah wilayah di Sumatra.
Patroli pencegahan telah mulai digencarkan, khususnya di Provinsi Riau, untuk mengantisipasi peningkatan kerawanan karhutla.
Berdasarkan evaluasi nasional, luas karhutla sepanjang 2025 tercatat sekitar 359 ribu hektare atau 0,19 persen dari total daratan Indonesia.
Vegetasi di lokasi berupa tanah mineral dengan semak belukar kering, sehingga mudah terbakar.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved