Efektivitas Rapor Pendidikan Harus Diperhatikan

KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan Rapor Pendidikan 2024. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, rapor pendidikan di tahun ini menyertakan satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Profesor Cecep Darmawan mengatakan bahwa Rapor Pendidikan ini perlu dilihat berbagai aspek, khususnya terkait dengan efektivitasnya.

“Rapor itu kan laporan untuk melihat siswa sesuai target atau belum dan sesuai targetnya. Artinya dia bagian dari evaluasi sekaligus reedukasi bagi sekolah dan pemerintah untuk melihat capaian dari peserta didik,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (5/3).

Baca juga : Contoh Catatan Wali Kelas di Rapor yang Memotivasi

Lebih lanjut, Prof Cecep menambahkan bahwa hal yang menjadi catatan baginya ialah rapor untuk PAUD harus kualitatif bukan kuantitatif untuk melihat psikologis anak.

“Karena PAUD belum menjadi jenjang. Dia masuk formal tapi belum jenjang di Sisdiknas. Artinya masih opsional tidak wajib warga negara untuk masuk PAUD dan bukan persyaratan masuk SD,” tegas Prof Cecep.

Secara terpisah, Pengamat pendidikan dari Vox Populi Institute, Indra Charismiadji menekankan bahwa hal yang paling penting dari Rapor Pendidikan adalah tindak lanjutnya harus diupayakan untuk dilakukan.

Baca juga : Sedang Belajar Angka Romawi? Ini Daftar Penulisan Angka Romawi 1 - 1000, Lengkap dengan Sejarahnya

“Rapor Pendidikan sudah sejak 2022 keluar kalau tidak salah. Tapi dari asesmen apa yang sudah dilakukan? Enggak ada gunanya berulang kali diukur. Kayak orang medical check up, kalau gula tinggi harus kurangi konsumsi gula tapi kalau enggak ada perubahan, ya enggak ada gunanya,” tegas Indra.

Sementara itu, Team Leader Peneliti Pendidikan SMERU Asri Yusrina menyebutkan bahwa berdasarkan mekanismenya, Rapor Pendidikan yang sudah disempurnakan, memberikan kemudahan satuan pendidikan untuk dapat fokus pada indikator yang diperbaiki.

“Rapor Pendidikan ini juga menyediakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran berdasarkan satu sumber data,” pungkas perempuan yang akrab disapa Riri tersebut. (Z-8)