Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Mohammad Adib Khumaidi mengatakan pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam pemerataan dokter spesialis dengan mendorong putra-putri daerah untuk menimba ilmu kedokteran spesialis.
"Strategi yang penting supaya persebaran ini merata, kita mulai dari hulunya. Hulunya apa? Pemerintah daerah mendorong putra daerahnya dan kemudian diberikan kesempatan, dengan dukungan anggaran dari pemerintah daerah, untuk bisa sekolah dokter spesialis," kata Adib dalam sebuah diskusi daring, Kamis (22/2).
Adib menjelaskan, bantuan yang diberikan pemerintah daerah tentunya disertakan dengan kontrak supaya pelajar daerah yang sedang menimba ilmu dokter spesialis akan kembali untuk mengabdi kepada daerahnya setelah lulus.
Baca juga : Kebutuhan Dokter Spesialis Mencapai 30 Ribu untuk 280 Juta Penduduk
Menurutnya, strategi ini bisa menciptakan investasi kesehatan terutama bagi wilayah-wilayah yang kekurangan dokter spesialis. Dalam jangka waktu panjang, daerah tersebut akan memiliki jumlah dokter spesialis yang bertambah seiring berjalannya waktu.
"Jadi, tenaga medis dan dokter spesialis ini adalah investasi kesehatan yang harus mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah sehingga itu yang kita dorong," kata Adib.
Selain itu, guna mewujudkan pemerataan dokter spesialis di Indonesia, Adib mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah dan rumah sakit penyelenggara pendidikan dokter spesialis.
Baca juga : Perlu Terobosan di Sistem Desentralisasi untuk Produksi Dokter Spesialis
Kerja sama itu mendorong pelajar tingkat akhir dari sekolah dokter spesialis untuk menjalani praktIk di wilayah tertentu, terutama Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK), selama masa waktu yang ditentukan.
"Bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan terutama pendidikan dokter spesialis untuk menempatkan (pelajar) pendidikan dokter spesialis untuk selama masa waktu tertentu berada di wilayah tersebut," kata dia.
Adib juga menyebutkan program seperti Wajib Kerja Dokter Spesialis yang pernah digagas pada 2017 dinilai dapat mengatasi persoalan pemerataan dokter spesialis.
Program tersebut mewajibkan lulusan kedokteran spesialis untuk bertugas selama paling singkat satu tahun memberikan pelayanan kesehatan di daerah penempatan.
"Wilayah-wilayah yang membutuhkan rumah sakit diprioritaskan memang pada wilayah yang masih minim bahkan ada wilayah DTPK," pungkasnya. (Ant/Z-1)
Pengurus Besar IDI memberikan tips kesehatan dan persiapan perjalanan di musim pancaroba, terutama pada bulan April yang merupakan musim libur panjang.
IDI juga mengingatkan masyarakat di wilayah berpotensi gempa agar selalu waspada dan memperhatikan peringatan dari badan otoritas bencana seperti BMKG dan tidak terpengaruh oleh isu
PENGURUS PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan PP Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Iqbal Mochtar menilai perlu adanya regulasi yang benar-benar kuat agar kekerasan
Kegiatan pengawasan yang menyeluruh ini sangat diperlukan untuk mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat terkait pencegahan penularan covid-19.
Ketua PB IDI menjelaskan perilaku masyarakat saat menjalani isolasi mandiri di rumah tidak disiplin.
Ketua IDI Bekasi meninggal pada pagi ini dalam proses perawatan akibat terkonfirmasi positif covid-19
Ketimpangan dokter spesialis di daerah dan perkotaan masih menjadi masalah serius yang dialami Indonesia.
PB IDI tidak mempersoalkan ditunjuknya dr Terawan Agus Putranto sebagai Penasihat Khusus Presiden RI bidang kesehatan periode 2024-2029.
Proses pembelajaran siswa harus diganti dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved