Rencana Kominfo untuk Standar Internet 100 Mbps Masih Butuh Kajian

RENCANA Rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meningkatkan penyedia standar internet 100 Mbps masih membutuhkan aspirasi hingga kajian lebih mendalam sehingga harga yang tidak memberatkan masyarakat atau merugikan penyedia layanan internet.

"Peraturan yang akan dibuat harus melalui masukan dari operator kami sedang mencari masukan seperti apa kebijakan apakah bertahap atau serentak kami mencari masukan ke penyelenggara komunikasi. Kajian ini untuk menyusun kebijakan, tanpa ada kajian kita tidak berani menyusun kebijakan," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Wayan Toni Supriyanto di Jakarta Selatan, Rabu (31/1).

Sehingga ia juga belum bisa menjawab terkait biaya jika standar internet naik menjadi 100 Mbps.

Baca juga : Layanan BTS 4G Daerah 3T Fasilitasi PBM dan Kegiatan Masyarakat

"Kalau mahal belum bisa kita jawab karena bisa saja nanti menurut masukkan operator dengan kecepatan seperti ini justru pelanggan lebih banyak justru menurunkan tarif. Belum bisa kami jawab. Jadi kita masih mengkaji jangan sampai merugikan masyarakat dan operator. Kita sampai saat ini masih menerima masukan standar minimum pelayanan internet," ujarnya.

Di kesempatan yang sama Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif menjelaskan tantangan pengguna internet saat ini adalah internet backbone (koneksi kecepatan tinggi internet) tidak memiliki kebijakan yang serentak di setiap daerah termasuk patokan harga.

Arif mencontohkan harga 1 backbone fiber optik di Pulau Jawa sekitar Rp10 juta sementara di Makassar atau Manado Sulawesi, harganya bisa mencapai Rp40-50 juta dengan barang yang sama.

Baca juga : Curi 100 Tiang Internet, 5 Pemuda di Bangka Ditangkap Polisi

"Diharapkan dapat meningkatkan kenaikan. Wilayah timur cenderung lebih mahal 100 Mbps di Jawa dan di timur itu berbeda. Sehingga butuh kajian dan operator dan visi ini bisa merata. Kehadiran UMKM akan sangat terbantu bukan hanya UMKM tapi semua masyarakat," ujar Arif.

Diketahui kecepatan internet di Indonesia saat ini baru 24,5 Mbps masih kalah dibandingkan dengan Brunei Darussalam 120,8 Mbps; Singapura 77,9 Mbps; Malaysia 49,4 Mbps; Vietnam 48,3 Mbps; Thailand 40,3 Mbps; Laos 29,6 Mbps; dan Filipina 25,9 Mbps.

"Kita sambut baik bagaimana kecepatan semakin baik. Sebenarnya kecepatan 24,5 Mbps butuh kajian kita beri masukan intinya untuk capai itu butuh kebijakan extraordinary," ungkapnya.

Baca juga : Layanan Fixed Broadband Makin Diminati, Operator Diminta tak Hanya Fokus Pada Instrumen Harga

"Selain itu insentif karena ketika operator non komersial maka ada pemanisnya penetrasi. Dan bagaimana regulasi menyamakan regulatory cost penetrasi di daerah karena di daerah regulasinya berbeda-beda," pungkasnya. (Iam/Z-7)