Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KEPALA Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan IPB University Bambang Hero Sahardjo kembali digugat oleh PT JJP terkait dengan perannya sebagai saksi ahli dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam persidangan kasus kebakaran hutan dan lahan PT JJP.
Sebelumnya, Bambang juga pernah digugat oleh PT JJP karena dinilai memberikan kesaksian yang cacat hukum pada 2018 lalu. Kali ini, Bambang dituding memberikan data yang salah terkait dengan luas karhutla.
Berkaitan dengan itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani menegaskan, pihaknya akan mendukung dan melindungi Bambang Hero dari gugatan yang menjeratnya.
Baca juga : KLHK: Penanaman Pohon Serentak Turunkan Emisi dan Pulihkan Lahan Terdegradasi
“Bambang Hero yang berperan sebagai saksi ahli dalam kasus PT JJP merupakan pejuang lingkungan. Dan kami akan hadir unuk mendukung Bambang Hero dalam menangani kasus ini. Dan kami tegaskan bahwa para pejuang dilindungi oleh undang-undang, mereka tidak dapat digugat secara perdata maupun pidana,” kata Rasio di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Senin (15/1).
Menurut Rasio, Bambang sebagai saksi ahli dilindungi oleh pasal 66 UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
Baca juga : Gakkum KLHK Tangkap Pelaku Penambangan Emas di Sulawesi Selatan
Di samping itu, ada UU nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selain itu, Mahkamah Agung pun telah menerbitkan peraturan MA nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
“Menteri LHK juga sudah mefinalisasi peraturan pendukung untuk melindungi pejuang lingkungan dari segala peraturan sudah final di Kementerian LHK dan sedang diharmonisasikan. Aturan ini berkaitan dengan anti-Slapp, sebagai bukti komitmen kuat pemerintah melindungi pejuang lingkungan hidup,” pungkas Rasio.
Dalam surat gugatan yang diajukan PT JJP kepada Bambang, dinyatakan bahwa keterangan Bambang berdasarkan penelitian lapangan pada 6 November 2013 menyatakan bahwa luas kebakaran pada areal perkebunan ialah 1.000 hektare. Sementara, berdasarkan persidangan pada 17 Juni 2013, dinyatakan bahwa luasan kebakaran hanya sebesar 120 hektare.
“Sekarang yang diributkan luasan karhutla yang saya tidak pernah ungkapkan di pengadilan. Bahkan putusan PK baik perdata maupun pidana luas kebakarannya tetap 1000 hektare,” kata Bambang.
Karena kesaksiannya, Bambang dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ia pun dituntut untuk membayar kerugian sebesar Rp501 miliar.
“Menurut beberapa pakar hukum, apa yang mereka (PT JJP) lakukan kepada saya sebagai ahli adalah bentuk slapp, atau strategi untuk menghentikan atau menghukum warga negara yang menggunakan hak politik mereka dengan tujuan mengalihkan perhatian publik dari isu publik menjadi ranah privat,” kata Bambang.
Menurut Guru Besar Ilmu lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Andri Gunawan Wibisana, apa yang dialami oleh Bambang merupakan ancaman bagi akademisi untuk memberikan keterangan sesuai dengan tupoksinya masing-masing di ruang persidangan.
Menurut dia, apabila tergugat keberatan dengan keterangan ahli, semestinya hal itu disampaikan di pengadilan, dengan segala upaya hukum dalam kasus tersebut. Bukan malah membawa ke kasus baru. Terlebih, putusan kasus PT JJP sudah inkrah.
“Itu bisa berbahaya buat siapapun yang memberikan keterangan ahli di muka pengadilan. Sebenarnya tidak bisa dipersoalkan si pemberi keterangan ahli, dan tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana,” beber Andri.
Penggungat seperti PT JJP, dinilai Andri perlu diberikan efek jera. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi perusahaan perusak lingkungan yang bisa bertindak menakut-nakuti akademisi maupun rakyat.
“Harus diberikan efek jera dengan cara digugat balik. Saya harap ini dilakukan untuk membuat mereka tidak bisa macam-macam dengan persoalan lingkungan semacam ini,” pungkas Andri.
Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Uli Artha Siagian menilai, apa yang dilakukan PT JJP kepada Bambang merupakan sebuah upaya mereka untuk lari dari tanggung jawab.
Pasalnya, berdasarkan pengamatan Walhi, selama 5 tahun PT JJP digugat untuk kasus karhutla, namun sampai saat ini mereka belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan ganti rugi dan pemulihan lingkungan.
“Putusan sudah inkrah dari 2018 dan pembebanan ganti rugi pemulihan lingkungan yang dibebankan kepada mereka ialah Rp491 miliar. Tapi tidak sepeserpun putusan hukum dibayarkan PT JJP. Alih-alih menjalankan pengadilan, mereka mencoba kriminalisasi lagi kepada Prof Bambang,” kata Uli.
Menurut dia, digugatnya Bambang merupakan pembelajaran bagi KLHK untuk terus menindaklanjuti kasus-kasus karhutla yang sudah inkrah. (Z-5)
KEBAKARAN lahan melanda dua gampong (desa) di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Total lahan yang terbakar sejak sepekan terakhir seluas 12 hektare.
Di musim kemarun ini, BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak membuka kebun dengan cara membakar hutan dan lahan.
PROSES pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seluas 30 hektare (Ha) di lahan gambut Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, terus berlanjut.
KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) kembali mengancam sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan.
Karhutla di Desa Karya Indah saat ini luarnya sudah di atas 10 hektare (Ha). Sedangkan kebakaran di Desa Bencah Kesuma Hutan Lindung Suligi sudah di atas 40 ha.
Pemprov Riau mendapatkan bantuan berupa satu unit helikopter water bombing untuk membantu pemadaman Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau.
DENYUT ekonomi kreatif di kawasan wisata Danau Situgede, Bogor, kini terancam stagnan.
Program ini merupakan rangkaian Dospulkam tahap kedua yang disambut antusias oleh para pelaku usaha, khususnya penggiat bisnis makanan daring.
Penerima BTI merupakan anak dari dosen dan tenaga pendidik (tendik) yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai tetap IPB, atau pegawai IPB dengan perjanjian kerja (kontrak).
Munas BEM SI XVIII resmi dibuka di IPB University, Bogor, dengan tema “Menakar Arah, Menguji Janji”.
Meski banyak bank digital telah mendapat izin dari OJK dan bekerja sama dengan lembaga keuangan besar, bank digital tetap rentan terhadap serangan siber.
Tanah negara tidak bisa diperjualbelikan, apalagi kepada warga negara asing yang tidak memiliki hak milik di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved