Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi berharap Akademi Kepolisian atau Akpol jangan sekedar sebagai lembaga pendidikan untuk mencetak perwira (Taruna dan Taruni) anggota Polri, tetapi lebih dari itu.
"Memang menjadi salah satu taruna Akpol adalah kesempatan yang luar biasa, oleh karenanya gunakan kesempatan ini sebaik baiknya. Jadilah para Taruna dan Taruni yang berkualitas, yang bisa meningkatkan marwan Polri di depan rakyat,” kata pria yang akrab Habib Aboe kepada awak media usai rapat dengan Kapolda Jawa Tengah, Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.St.Mk., S.H yang juga dihadiri para taruna Akpol, Semarang, Jawa Tengah, Senin (11/12).
Karenanya Habib Aboe mengharapkan pada para Taruna Akpol untuk memanfaatkan proses pendidikan sebaik-baiknya. Baginya, tidak semua anak bangsa mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan atau dibina di Akpol.
"Gunakan kesempatan selama jadi taruna untuk menempa diri, sehingga saudara saudara punya kemampuan yang cukup untuk diberikan tugas di satuan nantinya," terangnya lagi.
Incumbent Caleg DPR RI untuk Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) I ini mengingatkan bahwa Taruna Polri yang telah disiapkan untuk mampu mengawal visi Indoensia Emas 2045. Ia juga menyinggung bahwa menjadi polisi adalah tugas mulia untuk membela negara.
"Para Taruna-Taruni nantinya akan menjadi calon pemimpin yang harus selalu siap dalam keadaan apa pun, serta mampu mengawal visi untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045," terangnya.
Lebih lanjut, Sekretariat Jenderal (Sekjen) PKS itu pun mengingatkan kepada para Taruna dan Taruni, bahwa menjadi seorang Polisi adalah tugas yang sangat mulia. Namun di sisi lain, harus terus ikuti dan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan.
"Kita semua tahu, situasi lingkungan strategis yang terus berubah dan akan berdampak terhadap situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Kamtibmas," tutup Habib Aboe, yang juga mantan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI tersebut yang tak lupa menyisipkan pantun.
Berikut pantun yang disampaikan Habib Aboe:
Ambil pena tulis namanya
Supaya mudah alamat dicari
Jadi taruna harus tinggi moralnya
Selalu tunjukkan jati diri Polri.
Sebagai informasi, seperti dikutip dari situs akpol.ac.id bahwa Akpol adalah sebagai unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Polri. Di mana kedudukannya ada di bawah Lemdiklat Polri (Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri).
Sebagaimana dalam Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010, Akpol bertujuan menyelenggarakan pendidikan pembentukan Perwira Polri tingkat Akademi dan lama pendidikan adalah 4 tahun (8 Semester) dengan output pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda).
Pendekatan pendidikan melalui metode pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan. Akpol tergabung sebagai anggota INTERPA (International Association of Police Academies) dari 36 negara anggota lainnya. (S-3)
Tingginya kasus perceraian di Banten, disinyalir karena banyaknya pernikahan dini atau belum matang berumah tangga, pernikahan disebabkan hamil di luar nikah atau dipaksakan.
Sahroni menyampaikan jajaran Polri harus memberikan perlindungan maksimal kepada petugas KPPS. Menurutnya, tak ada kontestasi elektoral yang sebanding dengan ratusan nyawa manusia.
Legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menambahkan pentingnya dukungan dari pimpinan DPR RI untuk peningkatan Parlemen News Room menjadi lebih baik kedepannya.
Pengadilan Agama (PA) bersiap-siap menghadapi fenomena banyaknya calon anggota legislatif (caleg) yang digugat cerai pasangannya pasca gagal menjadi legislatif tahun 2024.
Nawawi mengisi kekosongan kursi ketua KPK yang ditinggalkan Firli setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus yang terkait dengan mantan Mentan SYL.
Meskipun demikian, Sahroni turut mengimbau kepada seluruh jajaran Polri agar tetap mengedepankan dua sikap, yaitu tegas dan humanis.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved