Jaga Hutan dan Karbon, Diskominfo Kaltim Sosialisasi SP4N LAPOR! di Loa Duri Ilir

DALAM rangka mendukung pelaksanaan program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) di Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (21/9).

Sosialisasi ini bertujuan tidak hanya untuk memperkenalkan aplikasi SP4N-LAPOR!, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat dengan literasi media dan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM). Karenanya, narasumber yang dihadrikan juga tak hanya dari Diskominfo Kaltim namun juga dari Diskominfo Kab Kutai Kartanegara.

Di hadapan warganya, Kepala Desa Loa Duri Ilir, Fakhri Arsyad dalam sambutannya mengungkapkan bahwa aplikasi SP4N-LAPOR! mungkin belum begitu dikenal oleh masyarakat Loa Duri Ilir, namun dirinya menyoroti pentingnya aplikasi ini dalam memudahkan pengaduan pelayanan publik.

Menurutnya, aplikasi ini telah menjadi bagian penting dari upaya untuk memotong birokrasi dan mempercepat penyelesaian masalah di instansi pelayanan publik. Yang lebih penting lagi, identitas pelapor dijamin kerahasiaannya, menciptakan lingkungan yang aman bagi warga yang ingin melaporkan masalah seperti penyimpangan dana di desa atau kejanggalan dalam pelayanan publik.

“Kita senang sekali dengan adanya sosialisasi aplikasi ini dari Diskominfo Kaltim, karena masyarakat kami nantinya bisa lebih paham bahwa ada aplikasi yang bisa dijadikan tempat untuk melpor pengaduan pelayanan. Tujuan utama dari aplikasi SP4N-LAPOR! adalah mempercepat penyelesaian masalah di instansi pelayanan publik. Dengan aplikasi ini, pelapor dapat melaporkan masalah di lingkungan mereka dengan dijamin kerahasiaannya,” jelas Fakhri.

Dengan demikian, lanjutnya, masyarakat Loa Duri Ilir semakin siap dan aktif dalam pengawasan pelayanan publik, berkat sosialisasi SP4N-LAPOR! dan peningkatan literasi media dan informasi. Ini adalah langkah penting menuju pelayanan publik yang lebih baik dan transparan.

Kini, di era keterbukaan, semua orang bisa melaporkan jika ada pelayanan publik yang janggal, termasuk masalah seperti penyelewengan dana di desa. Tidak perlu takut untuk melapor. Pengaduan terkait pelayanan publik dapat diakses melalui aplikasi ini tanpa perlu pergi ke Jakarta,” tegasnya.

Kegiatan ini juga melibatkan perwakilan berbagai lembaga, seperti Ketua RT, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Tim Penggerak PKK, serta masyarakat sekitar yang menunjukkan komitmen kolektif untuk meningkatkan pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.

Selain itu, desa ini telah memulai langkah-langkah digital, termasuk penggunaan website desa, untuk menyebarkan informasi penting tentang keterbukaan informasi publik. (RO/S-3)