Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
UNIVERSITAS Nasional (Unas) menjalin kerja sama dengan Badan Keahlian (BK) DPR dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Kerja sama diawali penandatanganan memorandum of understanding antara Unas dan BK DPR RI, serta dilanjutkan focus group discussion bertema Arah kebijakan pembangunan bidang politik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menuju Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Aktualisasi Pancasila dalam Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
Wakil Rektor Unas Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia Prof Dr Drs Eko Sugiyanto MSi menyampaikan kerja sama ini merupakan kerja sama lanjutan yang sebelumnya pernah dilakukan kedua belah pihak.
"Melalui kerja sama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas kampus dan bisa mempertahankan akreditasi Unas," kata Eko melalui keterangan tertulis, hari ini.
Terkait tindak lanjut dalam waktu dekat, Eko mengatakan akan membangun sistem informasi manajemen karena hal ini sedang dibutuhkan DPR RI.
Sementara itu, Kepala Badan Keahlian DPR RI Dr Inosentius Samsul SH MHum berharap adanya perpanjangan kerja sama Unas dan BK DPR RI dapat kembali mengatur rencana-rencana yang tertunda karena pandemi covid-19.
Ia menambahkan kerja sama antar kedua pihak akan lebih banyak terkait diskusi-diskusi yang membutuhkan masukan dari akademisi atau kegiatan-kegiatan yang bisa membantu DPR dalam merumuskan berbagai persoalan.
Baca juga: Pendidikan Tinggi Harus Optimistis Bangun Indonesia Maju
Inosentius juga mengatakan kerja sama yang dulu dan saat ini tak jauh berbeda. Menurutnya, kerja sama saat ini lebih intens yaitu melibatkan resources-resources di Unas.
“Kami juga mendapatkan substansi lainnya seperti pelatihan-pelatihan, ada training, ada juga riset,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam focus group discussion kali ini menghadirkan Kepala Pusat Perancangan UU Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat BK DPR RI Wiwin Sri Rahyani.
Selanjutnya, dosen Hubungan Internasional Unas Irma Indrayani, dosen Administrasi Publik Unas Heru Dian Setiawan, dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Unas Kumba Digdowiseiso, dengan moderator dosen Fisip Unas Wahyu Trijono. (RO/S-2)
Permendiktisaintek 52/2025 dibuat untuk memberikan kepastian hukum agar profesi, karier, dan penghasilan dosen dalam satu kerangka kebijakan yang terpadu.
Kerja sama ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam penguatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) Universitas Nusa Cendana pada tanggal 25 Juni 2024 telah mendapatkan 12 (dua belas) hak paten
Kegiatan ini mengangkat tema 'Pelatihan Achievement Motivation Training untuk Mengurangi Boarding School Syndrome' pada Santri Pondok Pesantren di Desa Pasirtanjung, Kabupaten Bogor.
UKRIDA berencana mengembangkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta mewujudkan Good University Governance, bahkan menuju World Class University.
Feedloop AI akan berperan sebagai industri mitra bagi Telkom University dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ahmad Safei meminta Kementerian Perhubungan bersama Basarnas, TNI, dan Polri untuk segera melakukan pencarian korban hilangnya pesawat ATR 42-500
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub melakukan audit soal insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros
Pesawat tersebut dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (17/1) sekitar pukul 13.17 WITA, dan hingga kini proses pencarian serta verifikasi masih dilakukan oleh Basarnas, TNI/Polri
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan inisiatif pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved