Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENKO Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan para pembuat kebijakan harus dapat membuat regulasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi wilayah serta masyarakatnya masing-masing. Hal itu disampaikan Muhadjir saat memberikan sambutan dalam agenda Gelar Karya Revolusi Mental “Pesisir Tangguh Indonesia Maju” yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK di Aula Heritage Kemenko PMK, Rabu (13/9).
Muhadjir mengingatkan, para pembuat kebijakan untuk tidak melihat Jakarta dan Pulau Jawa sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Kebijakan yang diterapkan kepada masyarakat harus berbasis pada potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat di masing-masing daerah.
Ungkapan itu ditengarai oleh banyaknya kebijakan yang bersifat “Jakarta-sentris” atau “Jawa-sentris” dan dipaksa untuk diterapkan ke seluruh daerah Indonesia. Upaya itu dinilai tidak efektif untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi daerah yang berbeda-beda. “Banyak ‘kebijakan helikopter’, hanya lihat dari jauh dan kebijakan itu sangat Jakarta-sentris dan Jawa-sentris,” ujar Muhadjir.
Upaya untuk menerapkan kebijakan yang tepat di masing-masing daerah penting untuk dilakukan. Mengingat, wilayah pesisir memainkan peran yang strategis dalam perekonomian, keanekaragaman hayati, pariwisata, perikanan, dan sektor lainnya. Melalui kebijakan yang tepat sasaran, perlindungan dan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan akan berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat pesisir, keanekaragaman hayati, serta perkembangan sosial dan ekonomi.
Seperti diketahui, wilayah pesisir Indonesia memiliki nilai strategis dan menyimpan beragam potensi. Data menyebut, 327 atau 63,2 persen kabupaten/kota di Indonesia berada di wilayah pesisir. Pembangunan ekonomi maritim di wilayah pesisir memiliki potensi yang besar dan beragam serta diharapkan berkontribusi positif untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen di tahun 2042 dan 15 persen PDB pada 2045.
Berdasarkan potensi itu, berbagai persoalan yang hingga kini masih menyelimuti wilayah pesisir, seperti kemiskinan ekstrem, ketertinggalan, permasalahan pendidikan dan kesehatan sejatinya dapat diselesaikan. Karenanya, Muhadjir menegaskan, membangun pesisir yang tangguh untuk mewujudkan SDM Unggul dan Indonesia Maju adalah suatu keniscayaan.
“Persoalan ini harus diperhatikan. Sehingga negara kepulauan Indonesia yang dilukiskan oleh Bung Karno sebagai Zamrud Katulistiwa bisa benar-benar tampak indah, baik dari luar maupun dari dalam,” tuturnya.
Seminar tersebut turut diisi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kabinet kerja 2014-2019 Susi Pudjiastuti yang menyampaikan isu tentang pemberdayaan nelayan Indonesia. Dalam sesi diskusi, menghadirkan juga Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional Ahmad Najib Burhani, Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman, Ketua Umum DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Dani Setiawan, dan Ketua Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia Maftuch. (RO/R-2)
Ancaman banjir pesisir saat mudik Lebaran juga berpotensi terjadi di beberapa wilayah Sumatera dan sebagian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, sebagian besar Sulawesi dan Papua.
Ada pula pembangkit listrik dikerjakan berdasarkan solar atau tenaga matahari. Pembangunan fasilitas juga meliputi kesehatan dan pendidikan.
Fokus utama Pemerintah Kabupaten Tangerang yaitu pembangunan infrastruktur dan ekonomi di wilayah pesisir. Salah satunya di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk.
Kawasan kawasan pesisir Desa Ketapang, Mauk, Tangerang, berhasil dijadikan lokasi percontohan nasional dan internasional.
SEDIKITNYA 300 nelayan kecil di pesisir utara Ibu Kota DKI Jakarta melakukan deklarasi 'Ganjar Pranowo Presiden 2024' pada Kamis (8/12).
Jakarta memiliki tantangan dalam menangani kawasan pesisi. Salah satu isu besar yang dihadapi ialah abrasi. Mengenai persoalan tersebut, Ahmed Zaki Iskandar punya pandangan.
Muhadjir Effendy mengungkapan dua orang meninggal dunia, satu dalam proses evakuasi dan 22 korban luka akibat tabrakan kereta api KA Turangga-commuter line Baraya.
Para wakil dari suporter sepak bola seluruh Indonesia akan berkumpul untuk melakukan rembuk nasional, pada 23-24 Oktober 2022 di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jatim.
Ia menambahkan, segala upaya dilakukan agar Indonesia bisa tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 termasuk komunikasi dengan FIFA.
Plt Menpora Muhadjir Effendy menyatakan sejauh ini Indonesia masih terus melobi agar gelaran Piala dunia U20 di Tanah Air tak dibatalkan.
Plt Menpora Muhadjir Effendy mengatakan masih menunggu konfirmasi dari PSSI terkait keputusan FIFA.
Plt Menpora Muhadjir Effendy meminta maaf soal pernyataannya terkait batalnya Piala Dunia U-20 seolah membuat Indonesia kiamat yang disampaikan di awal rapat kerja dengan Komisi X DPR.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved