Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
BERDASARKAN Peraturan Presiden nomor 56 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, target pemberian akses perhutanan sosial hingga 2030 yakni seluas 12,7 juta hektare. Namun, hingga kini realisasinya baru mencapai 6,1 juta hektare.
Menaggapi itu, Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian LHK Agus Justianto mengakui, skema perizinan dalam perhutanan sosial bukanlah hal mudah. Kendala yang dihadapi di lapangan ialah masih kurangnya SDM yang kompeten.
“Ketika di kapangan, kita tidak dengan mudah memberikan izin. Perlu ada verifikasi, juga membutuhkan SDM yang kompeten. Kita mempunyai keterbatasan SDM sehingga proses verifikasi yang menjadi baseline ini terkendala,” kata Agus di Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).
Baca juga : Perhutanan Sosial Ubah Kesulitan Desa Tuwung di Palangkaraya jadi Keberhasilan
Namun, menurut dia, selain program perhutanan sosial, pemerintah juga memiliki berbagai kegiatan yang mendukung akses lebih besar ke masyarakat, misalnya perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH). Dalam kegiatan itu, pemerintah mendorong dan mewajibkan pemegang izin usaha kehutanan untuk bermitra dengan masyarakat sekitar.
“Nah, setelah dihitung ini ternyata cukup besar dari proses PBPH ini. Melalui kemitraan, kawasan konservasi, sehingga kalau ditotal dari 6,1 juta hektare itu, ternyata sudah lebih dari 9 juta hektare,” beber Agus.
“Jadi alhamdulillah sebenarnya dari target 12,7 juta hektare ini mungkin lebih dari 60% sudah tercapai, dan kita yakin akan terus,” pungkas dia. (Z-5)
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
KEPALA Subdit Ditjen KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menuturkan terdapat beberapa kearifan lokal dari masyarakat adat yang dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sampah sisa makanan (food waste).
Kayu itu dikumpulkan untuk kemudian direbus. Sebanyak 10 kg kayu mangrove, direbus dengan 10 liter air untuk menghasilkan 7 liter cairan tinta.
Program pembagian bibit pohon gratis yang digagas KLHK menjadi langkah penting dalam upaya pelestarian lingkungan di Indonesia.
Dalam mengelola sampah kemasan, GCPI bekerja sama dengan Indonesia Packaging Recovery Organisation (IPRO),
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyiapkan 4.000 beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun 2026.
DIREKTUR SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal Abdullah, mengatakan, upaya untuk meningkatkan layanan BPJS Kesehatan tidak bisa jika hanya mengandalkan teknologi.
Industri Pertahanan Sudah Mumpuni, tapi Teknologi Kunci Masih Jadi PR
Pentingnya peran pengusaha muda dalam menciptakan ekosistem ekonomi baru yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global.
Investasi gizi sejak dini merupakan kunci untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas di masa mendatang.
Kesadaran inilah yang secara konsisten diterapkan oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved