Ombudsman Sebut Persoalan Data Bansos Masih Terjadi di Daerah

MENTERI Sosial Tri Rismaharini mengatakan bahwa perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dalam penyaluran Bansos lebih dari Rp523 miliar per bulan. Hal ini didapatkan melalui ketidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama pemerintah daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan bahwa potensi kerugian negara dari bansos ini disebabkan karena sasaran yang diakibatkan oleh data yang tidak valid, tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Jika Menteri Sosial mengklaim bahwa datanya sekarang lebih bagus memang secara teoritis potensi kerugian negara akan jelas terkurangi. Permasalahannya berdasarkan pemantauan Ombudsman beberapa kali di beberapa provinsi yang saya alami, justru permasalahan data ini masih ada,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (6/9).

Baca juga: Dana Bansos Rp523 Miliar Selamat karena Perbaikan DTKS

Lebih lanjut, menurutnya di beberapa daerah masih terdapat banyak kasus data di mana verifikasi warga miskin masih menimbulkan permasalahan. Hal ini disebabkan kurang responsifnya Pusdatin Kemensos untuk merevisi data yang masuk dari bawah.

“Saya sering dapat keluhan baik dari kecamatan maupun dinas di mana saat ada verifikasi perubahan data warga miskin, sering kali itu tidak direspons oleh sistem yang ada di Pusdatin Kemensos sehingga datanya tidak berubah,” ujar Hendra.

Baca juga: Mensos Risma Ungkap Ada Penerima Bansos Punya Rumah Bak Istana

Meskipun demikian, jika benar saat ini terdapat perubahan, dapat dikatakan Kemensos telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Namun, menurutnya persoalan data ini masih belum selesai.

“Semoga ke depan sistem perbaikan data ini menjadi semakin baik sehingga inisiatif yang dilakukan kawan-kawan di desa dan kecamatan, terkait perbaikan data warga miskin dapat segera direspons, sehingga status atau pembaharuan datanya bisa lebih cepat dilakukan dan dapat digunakan sesuai pelaksanaan program tersebut,” pungkasnya. (Des/Z-7)