Maraknya Kasus Kekerasan di Sekolah Tunjukkan Lemahnya Implementasi Regulasi

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai kasus kekerasan oleh tenaga pendidik terhadap murid yang masih terus terjadi menunjukkan adanya kelemahan dari sisi regulasi yang dibuat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Meskipun terdapat Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, nyatanya masih banyak kasus terjadi. Regulasi tersebut dianggap hanya sekadar formalitas di atas kertas saja.

“Di sekolah masih belum ada perubahan apa-apa. Sebelumnya juga sudah ada Permendikbud 82/2015, tapi kekerasan di sekolah masih merajalela. Intinya mengandalkan regulasi saja itu sama dengan mengulang kesalahan masa lalu,” ujar Ubaid kepada Media Indonesia, Minggu (3/9).

Baca juga: PGRI: Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tidak Mempan Cegah Kekerasan di Sekolah

Menurutnya, salah satu masalah yang membuat aturan diabaikan adalah lemahnya sosialisasi. Kebijakan tersebut, menurutnya, tidak sampai menyentuh akar rumput sehingga tidak ada implementasi yang baik. Tidak hanya itu, permasalahan lain juga terdapat dari sisi pola pikir dari tenaga pendidik yang masih bermasalah.

“Kita bisa bayangkan bagaimana parahnya pola pikir guru-guru kita. Misalnya, soal cara berpakaian. Itu tidak hanya terjadi di sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta yang berbasis agama. Bisa jadi mereka punya mindset yang sangat eksklusif dan intoleran. Ini berbahaya,” tegasnya.

Baca juga: KPAI Desak Implementasi Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023, Cegah Kekerasan di Sekolah

Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah pusat harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terutama dinas pendidikan untuk membuat sistem penerapan pencegahan kekerasan di sekolah. Selain itu, pusat juga harus melakukan pembangunan kapasitas bagi tenaga pendidik. Mereka harus diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pencegahan kekerasan di sekolah.

“Pengawasan yang partisipatif juga diperlukan dengan melibatkan semua pihak termasuk orangtua dan masyarakat sekolah,” tandasnya. (Z-11)